jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang kader-kader partai pimpinan Setya Novanto itu sembarangan berbicara di media massa. Namun, surat edaran itu tak ada kaitannya dengan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setnov -panggilan akrab Novanto- sebagai tersangka.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, surat edaran itu bukan karena Setnov menjadi tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Sebab, surat itu demi kepentingan Golkar secara keseluruhan.
BACA JUGA: Citra DPR dan Golkar Hancur Jika Setnov Ogah Mundur
“Tidak hanya per kasus. Jadi seluruh hal yang tidak produktif untuk Partai Golkar, dilarang keras seluruh kader untuk berbicara ke media," ujar Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7) petang.
Nurdin menegaskan, larangan itu bersifat umum pada seluruh fungsionaris maupun kader Golkar di seluruh Indonesia. Namun, sambungnya, larangan itu tidak bersifat kaku.
BACA JUGA: Novanto Tersangka, Golkar Klaim Punya Sistem yang Bagus
"Jadi kalau terkait hal-hal yang sifatnya produktif bagi partai, silakan, kami tidak batasi. Ini (larangan, red) hanya untuk menjaga solidaritas Partai Golkar," ucapnya.
Apakah penetapan Novanto sebagai tersangka akan berpengaruh terhadap Golkar menghadapi Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah? Nurdin secara terus terang mengamininya.
BACA JUGA: Novanto Tersangka, Golkar Bahas Dua Agenda Besar
"Secara psikologis pasti berpengaruh, tapi secara kerja politik, kerja-kerja kekaryaan, kerakyatan insyaallah tidak berpengaruh. Karena kami sudah punya sistem yang baku. Seluruh keorganisasian akan bergerak dinamis," pungkas Nurdin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setya Novanto Tersangka, DPP Golkar Larang Kader Berbicara Seenaknya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang