jpnn.com, TARAKAN - Para PSK mulai gelisah mendengar kabar rencana penutupan lokalisasi dan prostitusi di Kaltara. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosiali dan juga instruksi Gubernur Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi dan Lokasi Prostitusi.
PSK resah karena harus menyiapkan pekerjaan di kampung. Mereka menghubungi keluarga di kampung halaman untuk dicarikan pekerjaan lain.
BACA JUGA: Prostitusi Online Incar Siswi SMP, 5 Hari di Kamar Hotel
Salah seorang PSK asal Gedebage Bandung, sebut saja Mau, 32, mengaku sudah mendengar rencana tersebut. Awal tahun depan Tarakan akan melakukan penutupan atau pembersihan terhadap tempat lokalisasi.
"Lumayan gelisah, karena ini pekerjaan kami, agar bisa mengirimkan ke keluarga juga. Mau tidak mau suka tidak suka ya kami terima saja," ungkapnya.
BACA JUGA: Tarif Rp3,5 Juta Sudah Termasuk Kamar Hotel, ya Ampun!
Mau juga mendengar adanya program pembinaan dan bimbingan sebelum dipulangkan untuk menjadi bekal saat berada di kampung halaman. Menanggapi hal ini tentunya dia berharap dapat berjalan sesuai rencana, agar dia bisa menerapkan di kampung halaman. Karena dia juga juga membutuhkan keahlian untuk digunakan agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
"Semoga bisa berguna, rencana saya nanti akan pulang jika memang ditutup dalam waktu yang dekat ini, karena sudah 8 tahun di Tarakan," ungkapnya.
BACA JUGA: Prostitusi di Asian Games 2018, Satpol PP Razia di Blok M
Selain itu, dia juga berharap agar saat pemulangan dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah hingga berada di kampung halaman. “Biaya pemulangan itu pasti mahal, kami berharap pemerintah menanggung semuanya. Jangan sampai dibebankan kepada kami,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua MUI Tarakan KH Muhammad Anas mengatakan Menteri Sosial menginstruksikan di tahun 2019 nanti sudah tidak ada lagi bentuk prostitusi di negara ini. Sehingga pihaknya memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah kota Tarakan.
“Karena momentum yang sangat berharga ini bilamana dilaksanakan pembentukan tim pemulangan, batas waktu sampai 31 Desember. Sehingga semua pendanaan ditanggung biaya pusat, dan lewat dari itu maka risiko ditanggung pemerintah kota,” jelasnya.
Karena itu pihaknya, sangat menyayangkan jika Pemkot Tarakan sampai tidak melaksanakan secepat mungkin penutupan itu. Jika terlambat, maka dana mau tidak mau harus dikeluarkan. Menurutnya tempat prostitusi yang jelas-jelas ada di beberapa wilayah Tarakan sudah saatnya ditutup.
“Hal ini tidak bisa untuk ditunda-tunda, jika terlupakan kasihan pemerintah kota kalau harus mengeluarkan anggaran lagi,” ungkapnya.
Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan, Eko Puguh Santoso enggan berkomentar mengenai penutupan tempat prostitusi di Tarakan. “Saya belum mau berkomentar, kami mengikuti saja kebijakan pemerintah,” ujarnya singkat. (*/naa/nri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dari Blok M Kisah Prostitusi di Asian Games 2018 Itu Dimulai
Redaktur & Reporter : Soetomo