PT LI Pasrah Sepekan Sekali Dievaluasi

JAKARTA - CEO PT LI Joko Driyono menyambut positif izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional yang telah dikeluarkan kepolisian. Menurutnya, PT LI juga mendukung penuh dan siap dievaluasi tiap tujuh hari karena merasa itu langkah yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depan.

"Apa yang dilakukan ini bisa menjadi evaluasi visi selama ini. Ini menjadi pelajaran bagi klub bahwa standarnya itu ada," katanya.

Dengan adanya pengawasan ini, PT LI menilai pemerintah selangkah semakin tahu dengan kondisi persepak bolaan dan klub-klub di Indonesia. Karena itu, dalam forum pertemuan dengan klub pada 12 Januari nanti, PT LI akan membahas bagaimana tahapan dan proses pembayaran itu.

Menurut Joko, pihaknya telah mengajukan proposal kepada pemerintah mengenai berkas-berkas dan langkah pembayaran yang akan dilakukan. Tapi, dia enggan membocorkan mengenai mekanisme itu karena akan dibahas kembali dalam pertemuan dengan klub-klub setelah menerima tawaran pembayaran dari BOPI, 12 Januri mendatang.

"Kami akan bicarakan mekanisme itu dengan klub. Yang pasti, tidak pernah ada niat mengabaikan hutang. Hutang itu akan tetap dibayar tapi dengan mekanisme yang sdauh disetujui antara klub dan pemain," tandasnya. 

Mengenai izin ini, PSSI menegaskan bahwa sampai saat ini mereka tidak dalam posisi untuk menjalankan kesepakatan apapun. Sebab, PSSI menilai otoritas dan rekomendasi penyelenggara kompetisi sepak bola berada di tangan PSSI sebagai induk sepak bola nasional.

"Keputusan ini menunjukkan pemerintah membiarkan liga di luar federasi resmi melanjutkan kegiatan. Meski tidak diakui federasi resmi dan FIFA. Pemerintah jelas membolehkan PSSI melanggar statuta. Ini keputusan yang tidak mendidik," tegas Sekjen PSSI Halim Mahfudz.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO PT Liga prima Indonesia sportindo, Widjajanto, pengelola kompetisi IPL. Widja menyebut pemerintah tidak menjalankan undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

"Izin penyelenggaraan  ada di federasi. Dalam undang-undang itu dutulis jelas. Kalau izin keramaian, baru ke polisi," ucapnya.

Namun, dia siap melaksanakan persyaratan dari pemerintah jika memang itu diharuskan. Bahkan, dia menjamin untuk membantu klub menyelesaikan tunggakan kepada pemain dengan dana talangan yang telah disiapkan.(aam)