jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai, usulan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen, justru akan mengakibatkan sistem politik di tanah air menjadi tidak stabil.
Karena minimal 10 parpol yang sekarang lolos parliamentary threshold akan mengajukan 10 pasang capres-cawapres.
BACA JUGA: Tommy Soeharto Memang Punya Modal Maju Pilpres 2019, tapi...
"Nah, mereka ini (parpol,red) kemungkinan akan berjudi. Karena dipastikan pilpres lebih dari satu putaran," ujar Hermawan kepada JPNN, Selasa (18/7).
Menurut Kiki, panggilan akrabnya, parpol-parpol yang ada kemungkinan baru akan berkoalisi pada putaran kedua pemilihan presiden nantinya.
BACA JUGA: Setnov Jadi Tersangka Korupsi, Cak Imin Berpeluang Dampingi Jokowi
Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal memunculkan hal-hal yang kurang baik bagi siapapun yang nantinya terpilih.
"Jadi kemungkinan baru pada putaran kedua dan seterusnya mereka akan berkoalisi. Ini akan menjerat siapapun yang menang selama nantinya memerintah," ucap Hermawan.
BACA JUGA: PPP Godok Nama Calon Presiden dalam Mukernas
Hermawan menyebut, ketika parpol mengajukan pasangan calon presiden masing-masing, maka posisi tawar mereka di putaran kedua pemilihan presiden otomatis akan meningkat.
Karena pasangan yang bertarung di putaran kedua nantinya akan sangat membutuhkan dukungan sebanyak-banyaknya dari pasangan lain untuk meyakinkan masyarakat.
Itulah sebabnya Hermawan berpandangan Indonesia butuh syarat ambang batas untuk pencalonan presiden pada pemilu yang akan digelar 2019 mendatang.
Dengan demikian pelaksanaannya diyakini dapat berjalan lebih baik, meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Agar kualitas demokrasi di Indonesia terus meningkat.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tjahjo Kumolo Tepis Tudingan Pemerintah Ingin Jegal Prabowo
Redaktur & Reporter : Ken Girsang