jpnn.com - JAKARTA PUSAT - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kemarin (27/3) melantik jajaran komisaris dan dewan direksi PT Transportasi Jakarta (TJ). Bersamaan dengan itu, perusahaan milik pemprov itu mendapat bantuan sumbangan berupa 30 unit bus baru dari pihak swasta.
Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama menyatakan, bus itu bisa dianggap sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PT Transportasi Jakarta. Sebab, setelah pemprov menerima bus sumbangan tersebut, pihaknya lebih dulu menjadikannya sebagai aset pemprov.
BACA JUGA: Ribuan Honorer tak Terima Gaji
“Kan sudah jadi milik kita (pemprov). Nah, kita hibahkan untuk PT Transportasi Jakarta,” katanya di balai kota kemarin.
Ahok - sapaan akrab Basuki T. Purnama- menambahkan, bus Transjakarta yang berjumlah 30 unit itu merupakan aset yang cukup banyak untuk membantu menyehatkan PT Transportasi Jakarta. Jika dirupiahkan, nilai 30 bus itu bisa mencapai Rp 45 miliar. Itu bisa menjadi modal agar pelayanan yang diberikan perusahaan tersebut bisa lebih baik dibandingkan dengan saat Transjakarta saat masih dikelola unit pengelola (UP). “Jadi, kita ngasihnya enggak cash, kan nilainya juga sama,” jelasnya.
BACA JUGA: Terobos Busway, 146 Kendaraan Ditilang
Di tempat terpisah, Jokowi -sapaan Joko Widodo- optimistis manajemen baru tersebut akan membuat warga semakin nyaman dengan layanan Transjakarta. Sebab, orang-orang di dalam perusahaan tersebut merupakan figur yang berkompeten serta lulus fit and proper test dengan nilai maksimal. “Mulai nilai manajerial, kompetensi, hingga kepemimpinannya cukup bagus.”
Selain mendapat hibah bus baru, seluruh aset terkait busway yang selama ini dikelola dinas perhubungan DKI ikut ditarik. Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar menjelaskan, aset yang selama ini dikelola dinas perhubungan menjadi milik PT Transportasi Jakarta. Aset itu, antara lain, halte dan jembatan penyeberangan orang (JPO).
BACA JUGA: Ditabrak Transjakarta, Pejalan Kaki Tewas
Selain itu, kantor yang sebelumnya dipakai UP Transjakarta ikut diserahkan. “Tetapi, ini kan nanti bisa berkembang. Jadi, bisa saja ada aset lain yang diserahkan untuk memudahkan operasionalisasi Transjakarta,” tuturnya di balai kota kemarin (27/3). Aset yang diserahkan tersebut terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak. Totalnya mencapai Rp 1,3 triliun. Setelah aset diserahkan, dinas perhubungan tidak punya wewenang lagi.
Akbar menuturkan, setelah berbentuk perseroan terbatas (PT), pengelolaan Transjakarta harus lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum menjadi PT, pengelolaan Transjakarta belum berjalan maksimal. Sebab, UP Transjakarta tidak bisa membuat keputusan sendiri.
Sebagai badan layanan umum daerah (BLUD), mereka harus selalu mendapat persetujuan Pemprov DKI. “Kalau sudah jadi PT kan mereka lebih fleksibel kalau mau belanja. Jadi. lebih cepat merespons kendala yang ada,” ungkap Akbar.
Meski begitu, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut soal keberadaan 25 PNS dinas perhubungan yang saat ini masih menjadi pegawai PT Transjakarta. Dia bersedia menempatkan PNS itu di PT Transportasi Jakarta jika tenaga mereka memang dibutuhkan. Pihaknya masih harus membicarakan soal pengelolaan tiket Transjakarta. Sebab, saat ini Transjakarta tengah mengembangkan e-ticketing. “Nanti kita diskusikan lagi soal itu,” pungkasnya. (fai/bad/oni/c15/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ranjau Jari-Jari Payung Ancam Pengendara
Redaktur : Tim Redaksi