jpnn.com - JAKARTA - Direktur PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengatakan, pihaknya belum pernah melakukan pembahasan mengenai sistem rupiah per kilometer (Rp/Km) untuk angkutan umum, khususnya angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB).
Pada dasarnya, sambung Kosasih, PT Transportasi Jakarta akan mengikuti arahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, PT Transportasi Jakarta hanya BUMD sehingga tidak bisa mengeluarkan aturan.
BACA JUGA: Menilik Sejarah Hotel Pertama di Indonesia yang Dibangun dengan Standar Internasional
Kosasih enggan banyak berkomentar tentang anggaran public service obligation (PSO) sebesar Rp 1 triliun yang diberikan untuk PT Transportasi Jakarta. Meski begitu, anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan Badan Pembina BUMD Penanaman Modal saat Rapat Umum Pemegang Saham.
"Saya mau koordinasi dulu dengan BPKAD dan Dishub," tandas Kosasih.
BACA JUGA: Pemprov DKI Dinilai Langgar HAM
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki rencana memindahkan angkutan umum ke PT Transportasi Jakarta. Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok itu sudah menggelontorkan dana PSO kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp 1,36 triliun.
Sistem Rp/Km dinilai mampu mengatasi kemacetan akibat menunggu penumpang dan mengatasi fluktuatif harga bahan bakar minyak. Sebab, angkutan umum tidak lagi bergantung pada penumpang dalam sistem setoran. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Empat Pahlawan Reformasi Dijadikan Nama Jalan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manjakan Penggemar Cosplay dengan Festival Ennichisai
Redaktur : Tim Redaksi