jpnn.com, JAKARTA - DPR RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 setelah para legislatif menjalani masa reses sejak awal hingga akhir Oktober 2022.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna yang menjadi pertanda legislatif membuka masa persidangan.
BACA JUGA: Novita Apresiasi PP-LIPI Gelar Rapat Pleno di Gedung DPR RI
Adapun, rapat paripurna itu digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).
"Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan reses," kata Puan mengawali pidatonya, Senin.
BACA JUGA: Ada Aksi Lempar Tanggung Jawab di Tragedi Kanjuruhan, DPR RI Bakal Lakukan Ini
Dia dalam pidato pembukaan masa persidangan DPR kali ini turut menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah.
Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dalam pidatonya juga meminta pemerintah memperhatikan beberapa permasalahan rakyat.
BACA JUGA: DPR RI Menyiapkan 2 Solusi Penuntasan 1 Juta PPPK, Honorer Pilih Mana?
Semisal, saat rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok, naiknya tarif BBM, kesulitan mendapat pupuk subsidi, hingga pungutan liar dalam pelayanan publik.
“Harapan rakyat adalah berbagai masalah tersebut dapat segera diatasi sehingga petani mendapatkan pupuk dengan mudah, pelayanan publik yang responsif tanpa pungli," ujar Puan.
Dia berjanji DPR melalui fungsi konstitusional akan terus meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan rakyat.
Puan pun memerinci, DPR bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.
“DPR RI juga akan memastikan kinerja APBN Tahun Anggaran 2022, yang akan segera memasuki kuartal terakhir, berjalan secara efektif dan efisien,” kata dia.
Puan dalam pidatonya turut mengingatkan pemerintah bisa mencermati dinamika perekonomian global dan ancaman resesi.
Adapun, kata dia, ancaman resesi yang perlu diwaspadai seperti menurunnya permintaan ekspor produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan, terutama dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok.
Selanjutnya, kata Puan, potensi kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri.
Menurut dia, pemerintah jika diperlukan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan fiskal dan stabilitas perekonomian nasional.
"Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ancaman resesi ekonomi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai,” kata Puan. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan