jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai kritikan yang dilontarkan beberapa kader PDI Perjuangan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sekadar kritik kecil untuk mencitrakan PDIP tak selalu sama dengan pemerintah.
Menurut Ray, saat ini sedang berkembang tren untuk memilih berseberangan dengan Jokowi dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas tokoh ataupun partai.
BACA JUGA: Ini Komentar Boni Hargens Soal Kritik Puan & Masinton Terhadap Jokowi
"Setidaknya hal itu dialami oleh PKS dan Demokrat. Berkaca dari situ, pelan-pelan partai akan menjaga jarak dengan Jokowi. Sekalipun, tentu, tidak akan melepaskannya," kata Ray kepada JPNN.com, Jumat (5/8)
Ray menyebutkan tren kritikan-kritikan kecil dan terkelola terhadap Jokowi akan jadi pilihan banyak partai pada bulan atau tahun mendatang.
BACA JUGA: Malam Jumat, Valentino Rossi Resmi Mengumumkan Pensiun dari MotoGP
"Sampai ke puncaknya Pilpres 2024," lanjut dia.
Dia menjelaskan partai berlambang banteng moncong putih itu mulai secara perlaham melakukan pembedaan dengan Jokowi.
BACA JUGA: Ikhtiar Dokter Asal Makassar Mengurangi Beban Masyarakat di Tengah Pandemi, Sungguh Mulia
"Tidak semua hal dari Jokowi adalah PDIP, dan sebaliknya tidak semua hal PDIP adalah Jokowi," sambung Ray.
Walakin, dia menilai PDIP memiliki kejengkelan dengan pemerintah yang dinilai selalu lambat dan kurang koordinasi dalam pengelolaan pandemi Covid-19.
"Bukan hanya Puan, sebagian elit PDIP juga telah menyatakan hal yang sama, bahkan Ibu Megawati. Tentu saja, kejengkelan PDIP ini dapat dipahami," ucap Ray.
Alasannya, jelas Ray, kelambanan penanganan itu jelas akan berimplikasi langsung terhadap suara PDIP. Dia menyebutkan kesuksesan dan kegagalan Jokowi jelas akan berimplikasi langsung terhadap PDIP.
"Jokowi, bagaimanapun, dilihat sebagai PDIP bukan partai lain oleh masyarakat," ujar dia.
Oleh karena itu, menurut dia, PDIP menjaga betul agar Jokowi tidak menjadi sasaran kritik publik yang makin meluas akibat ketidakakuratan dan kecepatan mengatasi pandemi.
Tak hanya itu, pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu menyebutkan kejengkelan PDIP makin menjadi lantaran dalam penanganan Covid-19 tidak melibatkan menteri yang berasal dari PDIP, selain Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Hampir seluruh pemimpin penanganan covid diserahkan terhadap menteri yang umumnya berasal dari Golkar seperti Airlangga dan LBP," jelasnya.
Nantinya, apapun hasil yang diterima, khususnya citra negatif, akan lebih banyak ditanggung oleh PDIP.
"Sementara citra suksesnya, berbagi antara PDIP dengan tokoh-tokoh dari partai lain. Di sinilah mengapa saya menyebut kejengkelan PDIP itu dapat dipahami," kata alumnus UIN Syarif Hidayatullah itu.
Tentu saja, lanjut dia, kejengkelan itu tidak semata soal citra PDIP, tetapi juga berdampak citra Puan yang sekarang sedang digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi pemilihan capres-cawapres tahun 2024.
"Puan butuh popularitas dan dengan sendirinya kenaikan elektabilitas. Itu bisa diraih, selain dari baliho juga dari citra kinerja pemerintah yang sekarang," imbuh Ray.
Ray meyakini kejengkelan tersebut tetap berada di koridor yang terkelola dan tidak akan menjadi gunjangan politik.
"Ini hanya sekadar kritik kecil untuk mencitrakan PDIP tak selalu sama dengan pemerintah," tegas Ray. (mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Penting BMKG untuk Seluruh Wilayah di Indonesia
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra