jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani disebut memiliki perhatian tinggi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di tanah air.
Hal itu terlihat dari kebijakan Puan Maharani yang juga pernah menjabat sebagai Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan saat ini menjadi pucuk pimpinan di lembaga DPR RI.
BACA JUGA: Dukung Dosis Keempat Vaksin Covid-19, Puan: Cakupan Booster Pertama Juga Harus Ditingkatkan
Puan dinilai berperan penting di balik suksesnya DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain itu, Puan juga mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang.
BACA JUGA: Mensos Sebut Data Basis Penginderaan Jauh Dukung Percepat Kesejahteraan Sosial
“Dari awal saya sangat beruntung dengan adanya Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI karena sebelumnya eks Menko PMK itu sangat paham dan sangat konsen dengan masalah kesejahteraan sosial dari mulai hulu hingga hilir,” kata anggota DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, Minggu (31/7/2022).
Selain perhatian, Selly menilai Puan memberikan dukungan penuh terhadap masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) untuk membahas RUU yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial.
BACA JUGA: Puan: Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran
Misalnya, UU TPKS yang menjadi ranah Komisi VIII dan RUU KIA yang menjadi tugasnya Komisi IX.
“Bukan hanya perhatian tetapi dukungan beliau dengan memberikan kepercayaan kepada masing-masing komisi termasuk masing-masing bidang yang menangani masalah kesejahteraan sosial,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Atas dasar itu, Selly pun akan mendukung setiap kebijakan yang menjadi perhatian Puan Maharani.
Tak hanya dari sisi fungsi legislasi, tetapi juga dari fungsi pengawasan maupun anggaran.
“Saya akan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari ibu Ketua DPR agar ke depan apapun yang menjadi kebijakan ibu Ketua DPR itu bisa terimplementatifkan,” ujar Selly.
Menurut Selly, DPR bukan hanya bicara dari sisi regulasi, tetapi ke depan betul-vetul ada dukungan dari sisi anggaran yang bisa terimplementasikan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari