jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen dewan dalam mendukung penguatan di bidang maritim.
Komitmen itu salah satunya akan ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut yang tengah disusun pemerintah.
BACA JUGA: Baleg DPR RI Pastikan Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Tak Berorientasi Kormersial
“DPR RI berkomitmen tinggi dalam membangun kekuatan nasional di bidang maritim,” kata Puan saat memberikan kuliah umum pada Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-58 TA 2020, di Jakarta pada Senin (14/9).
Puan menyebutkan, kekuatan nasional di bidang maritim di antaranya diperkuat melalui pembangunan industri pengolahan hasil laut, modernisasi nelayan, penambangan laut, pembangunan pariwisata laut, serta transportasi laut.
BACA JUGA: Singgung soal Puan & Sumbar Lagi, Hasto Tegaskan Cucu Bung Karno Tak Akan Bahayakan NKRI
“Semuanya itu membutuhkan sistem pertahanan laut yang kuat,” tegas Puan.
Karena itu, DPR akan terus mengoptimalkan tugas konstitusionalnya untuk menjaga laut Indonesia yang mencapai lebih dari 60 persen dari luas wilayah negara ini.
BACA JUGA: Uni Puan: Ingatlah Pengabdian Bung Karno untuk Indonesia
Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan agar RUU Keamanan Laut menjadi solusi dari berbagai persoalan ketahanan maritim.
“Seperti persoalan illegal fishing, peredaran narkoba melalui laut, serta human trafficking. DPR ingin agar ada UU yang secara menyeluruh dapat melindungi kekayaan maritim Indonesia,” lanjut Puan.
Karena itu, dewan mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk matra laut.
Dia menyebut matra laut harus mendapat alokasi anggaran strategis guna meningkatkan SDM TNI AL yang profesional, serta peningkatan sarana, prasarana, dan alutsista TNI AL.
“Meski Covid-19 telah memberikan tekanan besar kepada ekonomi dunia, tetapi potensi kekayaan maritim perairan Indonesia tetaplah besar,” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Puan mengungkapkan bahwa Komisi I DPR telah menyetujui hibah 14 Drone Scan Eagle dan upgrade tiga unit Helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat untuk memperkuat alutsista matra laut.
“Dari sisi pengawasan, DPR mendukung pemerintah menjaga kedaulatan Indonesia di laut, seperti dalam isu Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara,” ujar wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah V ini.
Selain itu, DPR RI juga mendukung penguatan kerja sama TNI AL dengan angkatan laut berbagai negara untuk meningkatkan kemampuan dan berbagi informasi.
TNI AL kemudian didorong berperan aktif sehingga kehadirannya di berbagai forum internasional dapat menguatkan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
“Khususnya dalam menegaskan garis batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia,” tegas cucu Proklamator Bung Karno ini.
Dalam upaya penanganan Covid-19, DPR juga mengapresiasi peran TNI melalui operasi militer selain perang (OMSP) dari penanganan pandemi sampai fase pemulihan ekonomi.
Termasuk, dalam pengoperasian armada kapal rumah sakit TNI AL di pulau-pulau yang kurang mendapatkan akses kesehatan, seperti KRI Soeharso dan KRI Semarang yang saat ini telah beroperasi membantu pemulangan WNI dari Malaysia,
"Serta dalam mengangkut bantuan material kesehatan dari Singapura untuk dibawa ke Pulau Galang," pungkas Puan.(*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam