jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menggelar audiensi dengan para pimpinan media massa di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11). Pada forum itu dia meminta dukungan untuk membuat perubahan di rumah rakyat tersebut.
Pada pertemuan itu, hanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang mendampingi Puan. Sedangkan tiga wakil lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel sedang ada tugas di dalam dan luar negeri.
BACA JUGA: Ketua DPR RI Cek Kesiapan Pelayanan Publik Hadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
"Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Setelah kami dilantik, pimpinan DPR baru berkesempatan mengundang bapak ibu sekalian untuk datang ke kantor DPR ini," kata Puan.
Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com
BACA JUGA: Ketua DPR Puan Maharani: Kita Lawan Teror Bom!
"Sebagai sesama pilar demokrasi, media massa adalah cover DPR. Tentu saja dalam melaksanakan fungsi pengawasan media massa sering disebut sebagai pilar ke empat demokrasi di samping pilar-pilar lainnya ada eksekutif, legislatif dan yudikatif," lanjut politikus PDI Perjuangan itu.
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR periode 2019-2024 punya visi dan misi untuk bisa memperbaiki citra dan kinerja DPR menjadi lebih baik, transparan, akuntabel dan bisa lebih terbuka. Namun, perubahan itu tidak bisa instan, tetapi bertahap.
BACA JUGA: Bertemu Para Pimpinan Media Massa, Bamsoet Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945
"Ke depan ini kami berniat untuk bisa membuat satu tempat aspirasi, Alun-Alun Demokrasi atau Alun-Alun Aspirasi yang saat ini sedang kami kaji dulu tanpa mengurangi heritage dari gedung ini," kata Puan.
Untuk merealisasikan rencana itu, DPR akan mengundang sejumlah arsitek hingga ahli planologi untuk melakukan kajian terkait pembangunan ruang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat bagi rakyat menyalurkan apsirasinya.
"Kenapa? Ya supaya kalau ada yang memberikan aspirasinya enggak bikin macet di Jalan Gatot Subroto, enggak merusak pagar misalnya. Namun, tentu saja ini perlu dukungan dari teman-teman media," tutur mantan Menko PMK ini.
Cucu Proklamator Bung Karno ini berkeinginan memperbaiki kinerja dewan baik soal legislasi, penganggaran hingga pengawasan. Dalam hal pembuatan undang-undang, DPR ke depan akan lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
Bahkan menurut Puan, sudah ada kesepakatan bahwa setiap komisi nantinya hanya akan membuat dalam satu tahun satu atau dua UU. Karena di DPR ada sebelas komisi, maka per tahun rata-rata 22 UU yang dihasilkan.
"Kalau dalam satu tahun mampu membuat lebih dari dua silakan mengusulkan UU yang lainnya. Jadi boleh tiga, tetapi maksimal dua dulu karena kami berkeinginan UU itu berkualitas dan menyerap aspirasi masyarakat," jelas Puan.
Foto: M. Fathra Nazrul Islam/JPNN.com
Dalam fungsi budgeting, penyusunan RAPBN ke depan akan dilakukan secara efektif dan efisien serta berkeadilan. Sehingga anggaran negara mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dari sisi fungsi pengawasan, tambah Puan, DPR ingin memastikan bahwa pogram kerja pemerintah juga harus pro rakyat dan masyarakat bisa menikmati hasilnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam