jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya mengantisipasi terjadinya serangan siber.
Untuk itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu untuk terus meningkatkan pertahanan.
Puan beralasan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, karena itu rentan akan serangan siber.
BACA JUGA: Aksi Blokade 24 Mantan Anggota Dewan ini Sungguh Tak Biasa, Lihat Fotonya
"DPR RI berkomitmen tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara, pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mutakhir, baru, dan sesuai dengan kebutuhan," ujar Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (28/6).
Puan menyatakan pandangannya saat memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) Angkatan ke-58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU).
BACA JUGA: Ivermectin Terbukti Ampuh Menekan Penyebaran COVID-19 di Sejumlah Negara
Dia mengatakan, TNI membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.
Menurut dia, pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 34/2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
BACA JUGA: Wapres Bicara Soal Tol Langit, Dia Bilang Begini
Dia mengutip laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terjadi 9.749 kasus peretasan situs dan 90.887 kebocoran data dari aktivitas malware pencuri informasi di Indonesia pada 2020.
“Serangan siber muncul sebagai ancaman baru terhadap pertahanan Indonesia dari aspek militer dan nirmiliter."
"Pembangunan pertahanan siber merupakan agenda yang penting dalam pembangunan MEF ke depan," ujarnya.
Puan mengatakan, penguatan industri pertahanan juga bisa menjadi salah satu cara memenuhi kebutuhan Indonesia sesuai UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan.
Dia menilai, UU tersebut dibentuk untuk dapat mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusia.
"Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk membangun 'detterence effect' terhadap negara lain, dan suatu keuntungan strategis dalam tatanan global," katanya.
Puan menyampaikan, Presiden Soekarno adalah figur yang menekankan geopolitik sebagai faktor fundamental dalam sistem pertahanan Indonesia.
Menurut dia, keadaan geografis Indonesia yang lebih luas lautannya menempatkan Indonesia sebagai negara penganut Archipelago Principles.
"Presiden Soekarno dalam perayaan HUT AURI tahun 1951, mengatakan Indonesia harus memiliki Angkatan Udara yang kuat dan siap untuk menyejajarkan posisinya dengan angkatan bersenjata dunia," ujarnya.
Puan mengatakan, pada HUT AURI tahun 1955 lalu, Presiden Soekarno juga menyatakan 'kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern'.
Dia menjelaskan, pada periode 1960-an, TNI AU tumbuh menjadi kekuatan yang sangat disegani di kawasan Asia Tenggara, dengan pengadaan alutsista yang diwarnai dari Blok Barat dan Blok Timur.
Berdasarkan catatan Global Fire Power (GFP), pada Januari 2021, Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, posisi pertama di Asia Tenggara sebagai negara dengan militer terkuat, serta di posisi ke-9 di bawah Iran dan di atas Arab Saudi.
"Tentang alutsista perlu dipikirkan jangka panjang bagaimana legacy yang bisa ditinggalkan untuk Indonesia. Kebutuhan apa yang paling penting untuk menghadapi dinamika global," katanya lagi.
Karena itu, menurut Puan, kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimum diarahkan pada modernisasi alat utama sistem persenjataan, peningkatan profesionalisme TNI, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, realokasi, dan pengadaan.
“2024 akan ada regenerasi nasional, komitmen gotong royong membangun indonesia yang kuat dan sejahtera harus dimulai dari sekarang," ujarnya pula.
Hal tersebut, menurut dia, harus benar-benar dipersiapkan, bagaimana TNI bisa meyakinkan rakyat agar merasa yakin bahwa TNI bisa melindungi rakyat.
Kedatangan Puan di Sesko AU disambut Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, yang dilanjutkan dengan menanam pohon bersama.(Antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang