JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan legowo menerima hasil Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (12/4).
Kendati nyaris usulan mereka pada beberapa poin krusial yang sempat menjadi pembahasan alot, mentok. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani, mengatakan, pada awalnya partai berlambang Banteng moncong putih itu menginginkan pada pemilu 2014, menggunakan sistem tertutup.
Dijelaskan, PDI Perjuangan menginginkan, dengan sistem tertutup dapat membuat kaderisasi berjalan dengan baik. Karenanya, kata dia, partai politik yang ikut pemilu bisa membuat pendidikan politik di masyarakat, tidak seperti yang sekarang ini.
“Kami tidak mendapat dukungan dari teman lain, fraksi lain ingin pemilu 2014 dengan sistem terbuka,” ujar Puan, dalam konfrensi pers, Kamis (12/4), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
“Karenanya sikap kami memberikan minder heat nota di RUU Pemilu ini, kaitannya dengan sistem terbuka,” tambah putri Megawati Seokarnoputri, itu.
Begitu juga soal daerah pemilihan, Puan menjelaskan, pada awalnya FPDI Perjuangan mengusulkan 3-8 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota. “Kembali lagi PDIP mengalah pada fraksi lain,” kata Puan.
Dijelaskan Puan mengapa partainya mengusulkan 3-8, karena pihaknya ingin adanya penguatan sistem presidensil yang akan datang. “Tapi balik lagi, musyawarah mufakat ditolak fraksi lain. Akhirnya RUU disepakati alokasi kursi 3-10 dan 3-12,” jelasnya.
Soal PT juga dijelaskan Puan, awalnya ingin berjenjang, namun akhirnya paripurna memutuskan 3,5 persen berlaku nasional. “Tapi, dalam paripurna kami tidak bisa memerjuangkan hal itu,” katanya.
PDI Perjuangan ingin PT berjenjang dengan harapan suara partai politik sampai daerah bisa diakomodir dan tidak menginginkan hanya ada di daerah saja, sedangkan di pusat tidak ada seperti sekarang ini.
Lebih jauh Puan menjelaskan, memang terdapat perbedaan pola pikir yang mendasar. “Walaupun kami anggap ini sikap kami, bukan menang kalah, bukan ego yang kami kedepankan pada paripurna ini. Tapi, bagaimana memberikan pendidikan politik di masyarakat untuk penguatan sistem presidensial lebih baik,” katanya.
“Kenapa kami perjuangkan? Karena kami ingin sistem pemilu yang simpel tidak banyak keluar energi, biaya. Tapi, apa yang diputuskan hari ini tidak jauh pada 2009, beda hanya PT dulu 2,5 persen sekarang 3,5 persen,” pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paripurna Setujui PT 3,5 Persen
Redaktur : Tim Redaksi