jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya proyek untuk memindahkan pusat pemerintahan, melainkan juga pemerataan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Puan ketika sedang melakukan kunjungan kerja meninjau persiapan pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, pada Rabu (16/2).
BACA JUGA: Didampingi 2 Jenderal, Mbak Puan Berkata IKN Nusantara Berbeda dengan Jakarta
Politisi PDI Perjuangan itu memberikan dukungan atas rencana pemerintah yang akan memulai pembangunan pusat pemerintahan di IKN Nusantara.
"Walaupun tentu (pembangunan) tidak cukup waktu bila hanya ditargetkan setahun atau tiga tahun. Karena ini adalah pembangunan yang memerlukan waktu bertahap dan jangka panjang," ucapnya ketika berada di titik nol IKN Nusantara.
BACA JUGA: Mbak Puan Melihat Lokasi IKN Nusantara, Lalu Berkata soal Istana Negara
Menurut Puan, kesempatan memindahkan IKN dari Jakarta baru bisa direalisasikan di era Presiden Joko Widodo. Kesempatan ini tentu tidak ingin disia-siakan agar dapat mewujudkan IKN baru yang ideal.
"Kenapa dibangun di Kalimantan, tentu saja sudah melalui pemikiran yang panjang dan ini suatu keputusan yang tidak main-main," ungkapnya.
BACA JUGA: Pemindahan IKN, Pakar: Keputusan Politik Negara yang Visioner dan Strategis
"Salah satu hal yang saya tangkap, agar bisa ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Bagaimana negara hadir bukan hanya di Jawa, tapi juga di wilayah Indonesia yang lainnya. Kebetulan Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara ini menjadi pilihannya," imbuhnya.
Melalui IKN Nusantara, kata Puan, negara luar dapat melihat kemajuan Indonesia yang membangun pusat pemerintahan berkonsep modern dan tetap ramah lingkungan.
Berjalannya pembangunan IKN akan dikawal DPR RI. Koordinasi juga rutin dilakukan dengan pemerintah, guna memastikan setiap hal yang kemudian menjadi kebutuhan pembangunan IKN.
"Saya sudah minta kepada pemerintah, khususnya kementerian terkait untuk bisa memperhatikan semua hal kebutuhan Indonesia dalam jangka panjang," katanya.
"Bukan memenuhi kepentingan kementerian, namun seluruh masyarakat. Khususnya yang tinggal di sekitar lokasi IKN," lanjutnya.
Selain itu, dia meminta pemerintah dapat memastikan dari sektor keamanan. Kehadiran TNI-Polri sangat diperlukan agar menjaga kondusifitas pembangunan IKN.
"Saya juga minta kementerian terkait bahwa semua hal harus dilakukan koordinasi seluruh elemen bangsa. legislatif, pertahanan dan keamanan harus dikoordinasikan bersama. Sehingga IKN ini akan bersinergi antara pemerintah dan semua lembaga dengan rakyatnya," pungkasnya. (mcr14/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Arditya Abdul Aziz, Tarmizi Hamdi