JAKARTA - Sentimen negatif terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono meningkat. Berdasar hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) terungkap, mayoritas publik (77 persen) menganggap sebagian besar pejabat pemerintah melakukan praktik korupsi.
Begitu setidaknya hasil survei CSIS tentang preferensi sosial politik masyarakat. Seperti dipaparkan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J. Vermonte di gedung Jakarta Post, Jakarta, Rabu (8/8).
Dalam survei yang dilakukan pada 6-19 Juli 2012 itu, hanya 12 persen publik yang beranggapan bahwa korupsi yang dilakukan pejabat negara berjumlah kecil. "Sementara sisanya mengaku tidak tahu," kata Philips.
Survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka di seluruh provinsi, kecuali Papua karena situasi di sana tidak kondusif. Jumlah sampel dalam survei sebanyak 1.480 dengan margin of error 2,55 persen pada confidence level 95 persen. Pemilihan responden dilakukan dengan acak bertingkat, dari tingkat kelurahan, RT, hingga terakhir kepala keluarga.
"Publik memersepsikan bahwa sebagian besar pejabat pemerintah korup. Hanya sedikit yang dipersepsikan tidak korup," tegas Philips.
Selain itu, sorotan negatif kepada pejabat muncul tatkala publik menilai apakah pemerintah tegas dan peduli terhadap mereka. Dari hasil survei, 64 persen publik menilai pemerintah tidak tegas dalam mengambil keputusan. "Sedangkan 57 persen menilai pemerintah tidak peduli kepada rakyat. Nilai yang cukup tinggi karena di atas 55 persen," papar Philips.
Kinerja incumbent dalam pemerintahan yang juga dianggap buruk dan tidak memuaskan kembali terlihat dalam hasil survei. Kata Philips, 54 persen publik menilai kinerja SBY tidak memuaskan dan ada 38 persen yang menilai memuaskan. "Sebanyak 18,3 persen berasal dari Golkar dan 17,8 persen dari PDIP yang menilai tidak memuaskan," imbuh Philips.
Meski demikian, 21,6 persen responden yang menilai memuaskan juga datang dari Golkar. "Ini menunjukkan bagaimana partai tersebut bisa menempatkan diri dengan baik. Kapan menjadi oposisi dan kapan mendukung pemerintah," tutur Philips. (dem/jpnn/c9/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalur Pantura Belum Siap
Redaktur : Tim Redaksi