jpnn.com - JAKARTA – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha beberapa bulan lalu yang hendak mengganti Kapolri Jendral Timur Pradopo pada Agustus tahun ini mendadak lenyap. Padahal masa pensiun Timur baru berakhir Januari 2014.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane mengatakan, masyarakat luas termasuk pihaknya menunggu janji SBY itu. ”Walaupun yang urgent (mendesak) adalah pergantian Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, tapi karena SBY sudah berjanji akan mengganti Kapolri pada Agustus ini, masyarakat tentu menunggu janjinya,” ujar Neta kepada INDOPOS (Grup JPNN), Selasa (23/7) di Jakarta.
BACA JUGA: Ketua MK Usul Penghapusan Remisi
Menurut Neta, sesuai UU RI No.28 tahun 1997 tentang Polri, presiden memang berhak hanya menyodorkan satu nama calon Kapolri kepada DPR. Lantas DPR melakukan fit and proper test, namun sesuai UU No.2 tahun 2012 tentang Polri, Kapolri wajib menyerahkan sedikitnya tiga nama calon Kapolri kepada Presiden RI.
”Jadi mekanismenya, Polri wajib menyerahkan (minimal) tiga nama bakal calon Kapolri kepada presiden, lantas presiden boleh memilih satu nama saja dan menyerahkan nama tersebut ke DPR, agar yang bersangkutan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III,” terang Neta.
BACA JUGA: FPI Sudah Bisa Kena Sanksi UU Ormas
IPW berharap dalam memilih Kapolri baru, presiden hendaknya melihat berdasarkan kebutuhan Polri dan bukan kebutuhan atau kepentingan presiden pribadi maupun kepentingan kekuasaan belaka. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah sejauh mana Kapolri dapat menjalankan fungsi pengawasan internalnya serta membangun secara maksimal fungsi pengawasan itu agar berjalan efektif.
”Dengan Kapolri yang baru nanti maka berkembang luasnya budaya korupsi bisa diatasi. Jangan seperti sekarang, dan Kapolri sebelumnya dong,” tukas Neta.
BACA JUGA: Majelis Hakim Tipikor Ingin Lihat Driving Simulator
Saat ini Polri membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa membangun sistem pendidikan dasar Polri secara profesional. ”Bagaimana Polri bisa memiliki aparat yang profesional jika sistem pendidikan dasarnya amburadul,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebut Kabareskrim Polri Komjen Sutarman adalah calon Kapolri pengganti Timur yang paling potensial. Priyo menilai Sutarman memiliki rekam jejak yang sangat baik. ”Sutarman ini sangat potensial,” lontar Priyo di gedung DPR RI.
Namun Priyo kontan membantah saat disebut mengistimewakan Sutarman ketimbang calon yang lain. Ia mengatakan semuanya sebenarnya sama-sama potensial. ”Yang lain juga potensial kok,” elaknya.
Dia pun meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden SBY karena proses pemilihan dan penilaian sedang berlangsung. ”Yang jelas, kalau nama yang dikirimkan ke DPR memang kredibel, kami yakin proses (fit and proper test) di DPR berjalan lancar dan mulus,” beber Priyo. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ombudsman-KPK Saling Tukar Laporan
Redaktur : Tim Redaksi