jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaunching Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sebagai percontohan Desa Antikorupsi se-Indonesia.
Desa Banyubiru mendapat kriteria istimewa dengan nilai 96,75 atau yang paling tinggi dari 10 Desa Antikorupsi yang dirilis KPK.
BACA JUGA: Orang Muda Ganjar Gelar Diskusi dengan Ratusan Petani di Lampung
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti slogan yang diciptakannya saat pertama kali menjadi gubernur, yakni 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat).
"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kami berterima kasih," kata Firli dalam konferensi pers di Desa Banyubiru, Selasa (29/11).
BACA JUGA: Kisah Petugas PLN, Tetap Melayani Masyarakat Meski Rumahnya Hancur Akibat Gempa Cianjur
Firli menjelaskan, dalam lingkup pencegahan antikorupsi yang lebih luas peran seorang gubernur menjadi sangat penting terkait kasus penyelewengan yang terjadi di lingkungan jajarannya seperti korupsi, gratifikasi hingga pungutan liar.
"Peran gubernur harus memastikan ada kemudahan pelayanan investasi dan juga tidak ada pungutan liar seketika menerbitkan izin. Kalau Pak Ganjar sudah melakukan itu, kami terima kasih karena itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," sebut Firli.
BACA JUGA: Maruarar Sirait: Erick Thohir Menteri yang Sangat Dipercaya Bapak Presiden Jokowi
Pada kesempatan yang sama Ganjar mengatakan, menciptakan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hal yang sulit, asal ada kemauan dan kesadaran untuk tidak melakukan penyelewengan.
Hal itu pun ditekankan Ganjar kepada jajarannya di tingkat kabupaten dan kota.
Terlebih, Desa Banyubiru telah menjadi pemacu sekaligus percontohan Desa Antikorupsi di Jawa Tengah yang menjadi tolok ukur tingkat nasional.
"Kalau contoh itu sudah ada, tolok ukurnya sudah ada, maka tinggal diperintahkan ke seluruh desa untuk melakukan program Desa Anti Korupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu," ucap Ganjar.
Ganjar menyebutkan, di Jawa Tengah total sudah ada 29 kabupaten dan kota yang sedang proses penilaian Desa Antikorupsi.
"Sekarang sudah punya 29 sekarang dan semua on going dalam penilaian alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru. Maka setelah ini dari hasil penilaian kita tinggal replikasi," sebut Ganjar.(chi/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada