jpnn.com, JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mendukung petisi dari SafeNet agar Menteri Komunimasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi "dikartumerahkan".
Ini sebagai reaksi pasca-Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur, dibobol hacker (peretas) pada 20 Juni 2024 lalu.
BACA JUGA: Bukan Dirjen, Seharusnya Budi Arie yang Mundur Soal Peretasan PDNS
"Peretasan itu sesungguhnya telah terjadi sejak 17 Juni 2024," ungkap Roy Suryo dalam talkshow di Jakarta, Selasa (9/7).
Diskusi bertajuk "Pusat Data Nasional Ambyar! Apa Solusinya" itu diselenggarakan oleh Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) yang terdiri atas Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA ITB), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum API Perubahan, dan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin).
BACA JUGA: Dirjen Aptika Mundur Setelah Peretasan PDNS, Kang TB Bilang BeginiÂ
Roy juga mengapresiasi pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
"Saya apresiasi. Anda termasuk orang baik di Kementerian Kominfo," ucap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
BACA JUGA: Eks Sekjen PRD Curigai Peretasan Ponsel Komisioner DKPP Terkait Perkara soal Gibran
Menurut Roy, meski ada cloud storage di Batam, Kepulauan Riau, dan PDNS 1 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, fakta bahwa sebagian besar data penting republik ini bisa dikuasai hacker dan sekarang dalam kondisi terenkripsi serta dimintakan tebusan senilai USD 8 juta (Rp 132 miliar) adalah bukti kegagalan pemerintah dalam melindungi data.
“Saya mendukung pemerintah untuk tidak membayar tebusan tersebut karena tidak ada jaminan data akan dikembalikan dan transaksi menggunakan cryptocurrency yang tidak bisa dilacak,” cetusnya.
Roy juga mengecam oknum yang mendorong pemerintah untuk membayar tebusan, termasuk seorang pakar dari ITB.
Menurut dia hal itu patut dicurigai karena sikapnya yang mendukung pembayaran tebusan.
Roy menegaskan ini adalah tragedi besar bagi Indonesia dan tidak bisa dianggap enteng.
Data publik yang sekarang dienkripsi, katanya, sebenarnya sudah dicuri dan siap dibocorkan sewaktu-waktu.
Dapat dibayangkan data tersebut meliputi data kependudukan, kesehatan, keuangan, bahkan intelijen.
Ini bukan lagi dampak minor atau mayor, tetapi sudah kritis.
"Seharusnya penanggung jawab semua ini, yakni Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur sebagaimana petisi SafeNet,” ujarnya.
Sementara itu, pakar IT Dr Ridho Rahmadi menyatakan sependapat dengan sinyalamen mantan Dirjen Aptika Semuel Abrijan Pangerapan bahwa ada orang dalam yang diduga terlibat dalam kasus peretasan PDNS 2 ini.
"Insider (orang dalam) lebih masuk akal. Harus dikulik sampai ke pangkalnya. Saya menduga ada yang pesan, yakni kaum elite, punya banyak dana dan kekuatan politik, yang mau smooth landing," katanya.
Orang dalam, kata Ridho, banyak yang tidak suka dengan Menkominfo Budi Ari yang sombong dan tidak mau diberi masukan.
Peretasan itu disebutnya sebagai pelajaran bagi Menkominfo.
Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus SH menilai pemerintah tidak punya kemauan politik untuk melindungi PDN dengan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang PDN, sebagaimana pemerintah dan DPR membentuk UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
"Saya sepakat bahwa pemerintah dan DPR tidak punya kemauan politik dan tidak punya itikad baik dalam merumuskan kebijakan soal PDN," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua BEM UI Ungkap Peretasan hingga Intimidasi Menjelang Pemilu, Ibunya juga Didatangi Orang Berseragam
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Mesyia Muhammad