jpnn.com, JAKARTA - Kecepatan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dalam menangani tanggap darurat bencana diapresiasi parlemen.
Apalagi sejak awal tahun 2020 ini, sudah terjadi banyak bencana terutama banjir dan longsor di beberapa wilayah daratan Jawa.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Petisi Minta Copot Anies Baswedan hingga OTT Bupati Sidoarjo
"Dalam hal kecepatan dan ketepatan untuk menangani korban bencana saat ini termasuk cepat," kata Idah Syahidah Rusli Habibie, anggota Komisi VIII DPR RI, di komplek Parlemen, Rabu (8/1).
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tersebut mengatakan pemerintahan Jokowi sudah cukup baik dalam menangani pascabanjir.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Saya Tanyakan ke Panglima TNI, Tidak Ada
Meski demikian, dia berharap kecepatan yang sudah baik itu terus ditingkatkan. Dimulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai pada instansi sejenis di bawahnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Tanggap Siaga Bencana (Tagana).
Sementara dari sisi legislasi, menurut Ida, Komisi VIII DPR RI akan merevisi dan membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat ini sudah dalam masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
"Revisi itu untuk kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari seluruh pihak atas kebersihan dan kondisi lingkungan. Ditambah dengan payung hukum yang jelas tentang penanggulangan bencana, maka paling tidak, kerugian jiwa dan materi dapat dimininalisir," tambah politikus Golkar ini.
Dia mengapresiasi kecepatan Presiden Joko Widodo menangani pasca-banjir terlihat kemarin, ketika mengunjungi warga di Kabupaten Bogor dan Lebak.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jokowi-Prabowo Makin Mesra, Hingga Anies Baswedan Diserbu Keluhan Banjir
Ketika itu, Presiden Jokowi melihat bahwa area longsor yang ada di Kecamatan Sukajaya mencapai ratusan titik. Untuk itu, Presiden mengimbau warga setempat agar mau direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Usai meninjau lokasi longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Bogor, Presiden Joko Widodo langsung melanjutkan perjalanan untuk meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (7/1) siang.
Presiden meminta agar 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa, antarwilayah, di Kabupaten Lebak yang terdampak bencana harus segera bisa diselesaikan.
Selain itu, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian PUPR agar segera memperbaiki 19 sekolah yang rusak.
Sementara terhadap 1.410 unit rumah yang terdampak banjir akan didata secara lengkap mengenai kemungkinan untuk direlokasi. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia