jpnn.com, JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi sistem pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penyuluh antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah.
Ini disampaikannya dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa (13/4).
Firli mengatakan kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan dengan baik. Tim dari KPK sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan lainnya di daerah pimpinan Gubernur Ganjar Pranowo tersebut.
BACA JUGA: Bos KPK Apresiasi Pak Ganjar Pranowo
"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Firli.
KPK, lanjutnya, juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Para agen itu disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.
BACA JUGA: Pak Ganjar Siap Bantu Korban Gempa di Malang
"Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," tutur Firli.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.
“Konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang mengubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.
Bagi Ganjar, banyak praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi. Di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu.
Setelah itu muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perizinan-perizinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," jelasnya.
Selain itu, menurutnya, penyuluh antikorupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan baik. Beberapa ASN dan masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.
"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kami suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.
Menurutnya, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga mengucapkan terima kasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi.
Pujian juga disampaikan Kepala KSP, Moeldoko terkait sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik.
Mulai sistem perencanan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Saya pikir model seperti ini yang jusru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi Pak Ganjar," katanya.
Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi untuk nasional. Dengan begitu, maka program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
"Saya sepakat dengan Pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemeritah daerah itu bisa menjadi benchmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, enggak usah pusing-pusing lagi," pungkasnya. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Natalia