jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengungkap alasan di balik keputusannya bersedia menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR melalui PDI Perjuangan. Menurutnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Johan mengatakan, PDIP memiliki instrumen dan aturan internal untuk ikut memerangi korupsi. Sebagai contoh, partai berlambang kepala banteng itu langsung memecat kadernya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Top! PDIP Bersih dari Caleg Mantan Koruptor
“Kita bisa melihat bagaimana ketegasan PDI Perjuangan memecat seketika kadernya yang kena OTT atau menjadi tersangka di KPK. Partai langsung mengeluarkan surat pemecatan meskipun kasusnya belum berproses di pengadilan," kata Johan di Jakarta, Senin (10/9).
Johan mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri dalam berbagai arahannya sangat keras memerintahkan seluruh kader PDIP agar aktif mendukung pemberantasan korupsi. Putri Proklamator RI Bung Karno itu juga mengingatkan semua kader PDIP memerangi praktik-praktif koruptif.
BACA JUGA: Bamsoet Minta KPU Sisir Data Pemilih Ganda
"Ibu Mega sangat marah ketika mendengar ada laporan kadernya kurupsi, apalagi kena OTT. Maka, Ibu Mega dengan sikap kerasnya itulah yang kemudian melahirkan aturan pecat seketika bagi kader kena OTT KPK," tutur Johan.
Caleg PDIP untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten Ngawi, Magetan, Pacitan, Trenggalek dan Ponorogo itu menambahkan, ketegasan bukanlah hal mudah ketika harus berhadapan dengan asas praduga tak bersalah. Namun, katanya, PDIP justru mengambil sikap politik yang tegas terhadap kadernya yang masih berstatus tersangka korupsi. “Memang beitulah komitmen,” ucapnya.
BACA JUGA: Jaro Ade Ungkap Lima Masalah dalam DPT Pileg - Pilpres 2019
Mantan juru bicara KPK itu juga menilai PDIP memberi ruang luas bagi aktivis antikorupsi untuk berkiprah sebagai kader dan pengurus. Buktinya, PDIP mau menjadi partai pengusung aktivis antikorupsi di pemilihan kepala daerah ataupun pemilu legislatif.
Johan lantas mencontohkan ketika PDIP mengusung Teten Masduki sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2013. "Itu adalah bagian dari upaya partai membangun dan menguatkan pemberantasan korupsi dari internal organisasi," ujar mantan juru bicara KPK itu.
Sedangkan yang kini paling terlihat nyata adalah daftar caleg PDIP yang bersih dari figur koruptor. Meski larangan mengusung caleg berlatar belakang napi korupsi hanya diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), PDIP tetap konsisten menaatinya.
"Sekarang di saat aturan itu ada polemik antara KPU dengan Bawaslu dan di sebagian partai masih terjadi pro dan kontra, PDI Perjuangan sudah klir karena memang tidak ada calon eks koruptor," tegas juru bicara kepresidenan itu.
Sebelumnya mantan anggota KPU Hadar Nafis Gumay membeber data tentang mantan napi korupsi yang bisa menjadi caleg. Berdasar catatan Hadar, setidaknya ada 34 caleg mantan napi korupsi yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Merujuk data yang dikumpulkan Hadar, Gerindra menjadi partai yang mengusung caleg berlatar belakang napi korupsi paling banyak, yakni lima orang. Selanjutnya PAN dan Golkar masing-asming 4 caleg.
Sedangkan PKPI, Hanura dan Partai Berkarya masing-masing 3 caleg. Adapun Nasdem, Perindo, Garuda dan Partai Demokrat masing-masing 2 caleg. Untuk PKS dan PBB masing-masing 1 caleg.
Berdasar catatan Hadar hanya empat partai yang steril dari caleg mantan napi korupsi. Yakni PDIP, PPP, PKB dan PSI.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPT Menjadi Kunci Kesuksesan Penyelenggaraan Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi