“Jadi bukan anak dan janda korban konflik saja yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh, anggota KPA juga ikut "menjerit",” ujar Teuku Neta Firdaus Koordinator Suak Aceh kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN) , Kamis (29/11).
Dari hasil pendataan LSM Suak Aceh, setiap Kabupaten / kota masih terdapat sekitar 10-50 anggota KPA yang masih belum memiliki penghasilan tetap (pengangguran).
”Dahulu masa Gubernur Irwandi Yusuf telah ada contoh satu priode. Dan masa pemimpin Aceh dibawah pasangan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubenrnur Muzakir Manaf, juga belum ada kejelasan. Hal ini hasil konfirmasi dengan para anggota KPA,” terang T. Neta.
Suak Aceh sangat mengharapkan, tampuk Pemerintah Aceh yang dipegang kendali oleh para Pemimpin KPA/PA, dapat mengakomodir para anak konflik, janda konflik, dan anggota KPA dengan program-program kemandirian ekonomi, karena hal itu merupakan tangungjawab mereka yang telah mendapat jabatan.
Tentu tidak ada alasan lagi jika anak konflik, janda konflik, dan anggota KPA, secara menyeluruh tidak mampu tertampung melalui program peningkatan ekonomi rakyat.
Sebab, T. Neta menguraikan, Pimpinan eksekutif dan Legislatif di Aceh berasal dari kalangan KPA. Tentu hal itu akan lebih menjamin terakomodirnya keberadaan para kekuatan dan simpatisan mereka (KPA) untuk tertampung melalui sebuah program peningkatan ekonomi rakyat.”Jangan lupa budi dan dukungan mereka lah. Keringat, darah, dan nyawa dipertaruhkan oleh mereka,” jelasnya.
Jika berbicara minimnya kemampuan atau sumber daya manusia (SDM), para petinggi KPA yang telah berhasil memperoleh jabatan di Aceh ini, harus berpikir untuk melakukan pelatihan ketrampilan atau bentuk training peningkatan wawasan berupa manajemen bisnis dan pembukuan, sehingga nanti, kalangan simpatisan KPA ini dapat memandirikan ekonomi dengan pedoman ilmu pengetahuan yang telah diperoleh tersebut.
“Seharusnya, hidup nyaman dengan kemakmuran pada massa era Pemerintahan Aceh di tangan kekuasaan KPA harus telah tercipta dan terprogram. Ya anggap saja membalas jasa mereka yang telah mendukung,” urainya.
Atau, T. Neta memberikan saran, para pemimpin KPA ini dapat memfasilitasi mereka dengan perusahaan yang sedang beroperasi di Aceh, agar dapat diterima sebagai pekerja. “Memberikan modal usaha juga bisa. Hal itu salah satu meredam konflik yang sangat berpeluang untuk tetap terjadi lagi di Aceh,” katanya.
Sebenarnya, lebih lanjut T. Neta mengkaji, keberadaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA), merupakan sebuah solusi. Namun lembaga tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena tangungjawab dan wewenang tidak lakukan dengan diawali dengan ikhtikad baik.”Kalau BRA berjalan sebagaimana mestinya, tentu mereka akan sejahtera. Tapi semua ini tergantung dari pemimpin di Aceh lah,” tutupnya.(den)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zamri Tewas Disambar Petir
Redaktur : Tim Redaksi