KUPANG - Hingga saat ini terdapat 150 Lembaga Penyiaran di Provinsi NTT yakni televisi dan radio. Dari jumlah tersebut, baru 82 diantaranya yang sudah mengantongi izin, baik izin sementara maupun izin tetap yakni tiga TV dan 65 radio. Dari 82 lembaga penyiaran yang sudah berizin, terdapat 14 RSPD dan tiga televisi lokal yakni Alor TV, Belu TV dan Bi"inmafo TV.
"Memang masih banyak yang belum ada izin, misalnya di Lembata itu tidak ada radio yang punya izin. Jadi kita berencana untuk melakukan penutupan besar-besaran. Tapi untuk yang sementara proses, kita juga upayakan supaya segera dikeluarkan izinnya. Karena masa jabatan kami akan berakhir 1 Agustus. Sehingga ketika pengurus baru nanti, mereka urus yang baru. Untuk tiga TV lokal yang sudah berizin itu, TV izin tetap 10 tahun dan Alor TV serta Bi"inmafo TV masing-masing izin sementara satu tahun," jelas Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT, Mutiara Mauboy.
Terkait seleksi calon anggota KPID, dia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 34 orang yang mendaftar dan mengikuti proses seleksi administrasi. Tanggal 1 Mei akan diumumkan mereka yang lulus administrasi. Selanjutnya, panitia akan melakukan tes tertulis dan tes psikologi. Peserta yang lulus uji kompetensi akan diajukan ke DPRD kemudian dilakukan uji publik selama 10 hari. Fit and proper test akan dilakukan DPRD, khususnya komisi A untuk menentukan tujuh anggota KPID.
"Ada 34 orang yang mendaftar yakni tiga orang dari media massa, tujuh orang dosen dan sisanya adalah fresh graduate. Tim akan umumkan hasil seleksi administrasi pada tanggal 1 Mei nanti. Hasilnya akan diumumkan lewat media," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Gabriel Beri Bina kepada Timor Express menegaskan, proses seleksi anggota KPID sangat independen dan berkualitas. Pasalnya, tim seleksi terdiri dari sejumlah akademisi yang memiliki kompetensi yang tidak diragukan. Misalnya, koordinator tim seleksi, Pater Edu Dosi, David Pandie serta Pdt Mery Kolimon.
"Kita percaya bahwa tim yang kerja ini benar-benar memiliki kompetensi. Jadi ada akademisi, KPID dan juga KPI Pusat. Setelah tim mengumumkan hasilnya, akan dilakukan uji publik selama 10 hari. Jadi masyarakat bisa mengajukan sanggahan atas hasil seleksi itu kepada DPRD. Kemudian fit and proper test nanti oleh komisi A," jelasnya. (mg9/ays)
"Memang masih banyak yang belum ada izin, misalnya di Lembata itu tidak ada radio yang punya izin. Jadi kita berencana untuk melakukan penutupan besar-besaran. Tapi untuk yang sementara proses, kita juga upayakan supaya segera dikeluarkan izinnya. Karena masa jabatan kami akan berakhir 1 Agustus. Sehingga ketika pengurus baru nanti, mereka urus yang baru. Untuk tiga TV lokal yang sudah berizin itu, TV izin tetap 10 tahun dan Alor TV serta Bi"inmafo TV masing-masing izin sementara satu tahun," jelas Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT, Mutiara Mauboy.
Terkait seleksi calon anggota KPID, dia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 34 orang yang mendaftar dan mengikuti proses seleksi administrasi. Tanggal 1 Mei akan diumumkan mereka yang lulus administrasi. Selanjutnya, panitia akan melakukan tes tertulis dan tes psikologi. Peserta yang lulus uji kompetensi akan diajukan ke DPRD kemudian dilakukan uji publik selama 10 hari. Fit and proper test akan dilakukan DPRD, khususnya komisi A untuk menentukan tujuh anggota KPID.
"Ada 34 orang yang mendaftar yakni tiga orang dari media massa, tujuh orang dosen dan sisanya adalah fresh graduate. Tim akan umumkan hasil seleksi administrasi pada tanggal 1 Mei nanti. Hasilnya akan diumumkan lewat media," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Gabriel Beri Bina kepada Timor Express menegaskan, proses seleksi anggota KPID sangat independen dan berkualitas. Pasalnya, tim seleksi terdiri dari sejumlah akademisi yang memiliki kompetensi yang tidak diragukan. Misalnya, koordinator tim seleksi, Pater Edu Dosi, David Pandie serta Pdt Mery Kolimon.
"Kita percaya bahwa tim yang kerja ini benar-benar memiliki kompetensi. Jadi ada akademisi, KPID dan juga KPI Pusat. Setelah tim mengumumkan hasilnya, akan dilakukan uji publik selama 10 hari. Jadi masyarakat bisa mengajukan sanggahan atas hasil seleksi itu kepada DPRD. Kemudian fit and proper test nanti oleh komisi A," jelasnya. (mg9/ays)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BPN Dituding Hambat Penuntasan Kasus Reklamasi
Redaktur : Tim Redaksi