PONTIANAK--Kuota jaminan kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat pada tahun ini sebanyak 1.343.859 jiwa. Pemerintah kabupaten dan kota diberi kesempatan untuk melakukan revisi dan mendata ulang, jika ada yang dinilai tidak tepat sasaran. Hasil sementara diperoleh kartu bermasalah sebanyak 17.770 jiwa.
"Sementara ini yang diusulkan revisi 17.770 jiwa," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap di ruang kerjanya, Selasa (16/7).
Secara rinci Andy menjelaskan kuota jamkesmas Kalbar turun dari sebelumnya. Pada 2012 dan 2011 kuota jamkesmas sebanyak 1.584.451 jiwa, sedangkan tahun ini sebanyak 1.343.859 jiwa. Kuota Kota Pontianak tahun ini sebanyak 86.751 jiwa dan kartu yang bermasalah sebanyak 469 jiwa, Singkawang sebanyak 49.676 jiwa dan yang bermasalah 946 jiwa.
Sambas sebanyak 130.738 jiwa dan yang bermasalah 507 jiwa, Kabupaten Pontianak 84.681 jiwa dan yang bermasalah 92 jiwa, Kubu Raya sebanyak 184.498 jiwa dan yang bermasalah 4.453 jiwa, Sanggau sebanyak 61.944 jiwa dan bermasalah 240 jiwa, Sekadau sebanyak 54.083 jiwa dan bermasalah 4.535 jiwa, Ketapang 130.429 jiwa dan bermasalah 567 jiwa, Kayong Utara sebanyak 43.900 dan bermasalah 374 jiwa.
Selanjutnya Sintang 130.979 jiwa dan bermasalah 4.031 jiwa, Melawi 60.258 jiwa dan bermasalah 72 jiwa, Kapuas Hulu 76.441 jiwa dan bermasalah 358 jiwa, Bengkayang 69.958 jiwa dan bermasalah 200 jiwa, dan Landak 183.563 jiwa dan bermasalah 926 jiwa.
"Lima kabupaten, Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, Melawi, dan Kapuas Hulu sudah ada angkanya (yang direvisi), tetapi belum selesai mendata. Masih diberikan kesempatan mendata hingga akhir Juli," ujar Andy.
Andy menjelaskan kartu yang dinyatakan bermasalah hanya 1,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jamkesmas tepat sasaran. "Terlepas dari kendala di lapangan seperti tidak tepat sasaran, yang lainnya tepat sasaran. Harus diakui jamkesmas sangat membantu (masyarakat miskin)," katanya.
Kartu dinilai tidak tepat sasaran diantaranya karena penerima telah meninggal dunia, sudah meningkat perekonomiannya, alamatnya tidak ditemukan, dan sebagainya. Penerima-penerima yang tidak tepat itu pun direvisi tanpa mengurangi kuota jamkemas di daerah. Data hasil revisi diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. "Artinya langsung dicari penggantinya sesuai dengan ketentuan yakni miskin dan tidak mampu," kata Andy.
Kabid Bina Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Petrus Budi menambahkan verifikasi yang dilakukan daerah berdasarkan masukan dari masyarakat. "Kedepannya diharapkan lebih tepat sasaran karena daerah yang langsung mendata," ujar Petrus. (uni)
"Sementara ini yang diusulkan revisi 17.770 jiwa," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap di ruang kerjanya, Selasa (16/7).
Secara rinci Andy menjelaskan kuota jamkesmas Kalbar turun dari sebelumnya. Pada 2012 dan 2011 kuota jamkesmas sebanyak 1.584.451 jiwa, sedangkan tahun ini sebanyak 1.343.859 jiwa. Kuota Kota Pontianak tahun ini sebanyak 86.751 jiwa dan kartu yang bermasalah sebanyak 469 jiwa, Singkawang sebanyak 49.676 jiwa dan yang bermasalah 946 jiwa.
Sambas sebanyak 130.738 jiwa dan yang bermasalah 507 jiwa, Kabupaten Pontianak 84.681 jiwa dan yang bermasalah 92 jiwa, Kubu Raya sebanyak 184.498 jiwa dan yang bermasalah 4.453 jiwa, Sanggau sebanyak 61.944 jiwa dan bermasalah 240 jiwa, Sekadau sebanyak 54.083 jiwa dan bermasalah 4.535 jiwa, Ketapang 130.429 jiwa dan bermasalah 567 jiwa, Kayong Utara sebanyak 43.900 dan bermasalah 374 jiwa.
Selanjutnya Sintang 130.979 jiwa dan bermasalah 4.031 jiwa, Melawi 60.258 jiwa dan bermasalah 72 jiwa, Kapuas Hulu 76.441 jiwa dan bermasalah 358 jiwa, Bengkayang 69.958 jiwa dan bermasalah 200 jiwa, dan Landak 183.563 jiwa dan bermasalah 926 jiwa.
"Lima kabupaten, Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Ketapang, Melawi, dan Kapuas Hulu sudah ada angkanya (yang direvisi), tetapi belum selesai mendata. Masih diberikan kesempatan mendata hingga akhir Juli," ujar Andy.
Andy menjelaskan kartu yang dinyatakan bermasalah hanya 1,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jamkesmas tepat sasaran. "Terlepas dari kendala di lapangan seperti tidak tepat sasaran, yang lainnya tepat sasaran. Harus diakui jamkesmas sangat membantu (masyarakat miskin)," katanya.
Kartu dinilai tidak tepat sasaran diantaranya karena penerima telah meninggal dunia, sudah meningkat perekonomiannya, alamatnya tidak ditemukan, dan sebagainya. Penerima-penerima yang tidak tepat itu pun direvisi tanpa mengurangi kuota jamkemas di daerah. Data hasil revisi diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. "Artinya langsung dicari penggantinya sesuai dengan ketentuan yakni miskin dan tidak mampu," kata Andy.
Kabid Bina Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Petrus Budi menambahkan verifikasi yang dilakukan daerah berdasarkan masukan dari masyarakat. "Kedepannya diharapkan lebih tepat sasaran karena daerah yang langsung mendata," ujar Petrus. (uni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelajar Dipungli Untuk Beli Kursi dan Meja Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi