jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin menyatakan risau lantaran sebagai pemenang pemilu, PDIP tidak dapat menugaskan kader-kader terbaiknya di berbagai alat kelengkapan DPR (AKD).
"Fraksi PDIP memiliki 109 kursi di DPR dan lebih besar dibanding fraksi lain yang hanya 47 kursi, 32 kursi atau 16 kursi. Tapi kami risau karena tidak dapat menempatkan kader terbaik kami jadi pimpinan di AKD," kata TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (28/10).
BACA JUGA: Tak Ada Jaminan Menteri dari Profesional Lebih Baik dari Politikus
Sebagai fraksi terbesar di DPR lanjutnya, PDIP memiliki hak untuk mengusulkan nama kadernya untuk menjadi pimpinan di AKD. "Penggunaan hak tersebut jangan ditafsirkan sebagai bentuk protes karena negara kita sudah demokratis," tegasnya.
Sementara anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Michael Wattimena mengatakan mekanisme paket voting untuk penetapan pimpinan AKD jangan dianggap tabu.
BACA JUGA: Hakim PN Palu Diadukan ke KY
"Mekanisme voting jangan dianggap tabu. Itu wajar saja di era demokrasi," ujarnya.
Sebelum menggunakan mekanisme voting lanjutnya, setiap proses pengambil keputusan di DPR selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. "Termasuk dalam memutuskan pimpinan AKD, juga didahului dengan musyawarah mufakat. Voting dipakai jika asas musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan," jelasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Tarzan tak Menyangka Tessy Gunakan Narkoba
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Kawal Perppu Pilkada Diterima DPR
Redaktur : Tim Redaksi