JAKARTA - Hingga saat ini masih terjadi kebingunan di sebagian masyarakat mengenai sistem pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Bahkan, beredar layanan pesan singkat (SMS) berantai, yang mengabarkan bahwa warga yang mau mengambil e-KTP harus memfoto copi banyak-banyak KTP lama.
Masih menurut SMS berantai beredar itu, foto copian KTP lama masih diperlukan untuk sejumlah urusan, misal untuk urusan perbankan, mengurus perpanjangan STNK, BPKB, dan sejumlah urusan lainnya. Di SMS juga disebutkan, foto copi KTP lama diperlukan karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) di e-KTP beda dengan NIK di KTP lama.
Nah, bunyi SMS yang seperti itu rupanya tidak benar. Mendagri Gamawan Fauzi beberapa waktu lalu sudah menegaskan, sejumlah regulasi telah disesuaikan dengan kebijakan e-KTP.
"Semua sudah disesuaikan, yakni berdasar Perpres Nomor 67 Tahun 2011. Misal untuk memberi tanah di suatu daerah, tak perlu lagi harus punya KTP di daerah tersebut. Begitu juga untuk urusan yang lain, cukup dengan menggunakan e-KTP," jelas Gamawan.
Perpres Nomor 67 Tahun 2011 adalah perpres tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.
Di Perpres ditegaskan, e-KTP berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Perpres juga, e-KTP merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk, yang juga menjadi bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
"Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan," demikian salah satu poin di Perpres.
Perpres juga menyatakan, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik.
Dinyatakan juga, Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP non elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
Presiden, lewat Perpres tersebut, juga meminta Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP elektronik.
Kelengkapan teknis yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dan tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Viva Palestina Serukan Umat Islam Kunjungi Al Aqsha
Redaktur : Tim Redaksi