jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding telah bagi-bagi jabatan di BUMN kepada para pendukungnya di pemilu presiden lalu. Yang terakhir adalah masuknya nama Sukardi Rinakit sebagai komisaris utama di PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Sukardi masuk ke jajaran komisaris BTN atas permintaan langsung Jokowi dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 24 Maret lalu. Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate menuturkan, dasar penunjukannya sebagai komisaris di BTN adalah untuk mengawal kebijakan Jokowi agar rakyat miskin bisa mendapatkan rumah murah.
BACA JUGA: Komut BNI 46 Ini Ngaku Akan Terus Kritik Jokowi
"Dari sisi pemerintah, saya dianggap tepat di BTN untuk memastikan rakyat miskin mendapatkan akses perumahan dengan lebih mudah. Sehingga program sejuta rumah bisa sukses. Jadi positif sekali dan bukan bagi-bagi kue kekuasaan ke saya," ujar Sukardi kepada JPNN.com, Senin (6/4).
Namun, Cak Kardi -sapaan Sukardi- justru menolak posisi enak di bank BUMN yang bergerak di kredit perumahan itu. Alasannya karena tidak mempunyai pengetahuan tentang perbankan.
BACA JUGA: Naikkan DP Mobil Pejabat, Luhut: Masak Presiden Nggak Boleh Keliru
"Saya tidak mau menerima posisi komut BTN karena performa BTN sangat baik. Kalau saya masuk, hati saya tidak di situ dan saya bukan bankir. Kepala saya kosong tanpa konsep soal perbankan, maka saya tidak akan produktif dan akhirnya hanya menjadi beban BTN," ungkapnya.
Setelah menolak ditetapkan menjadi Komisaris Utama PT BTN, kini Sukardi punya posisi baru di lingkaran Istana. Ia mendapat posisi sebagai staf khusus menteri sekretaris negara.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Penyuap Kyai Bangkalan Dituntut 3 Tahun Penjara Plus Denda Rp 250 Juta
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luhut Ogah Komentari Sindiran Akbar soal IT dan Data KPU
Redaktur : Tim Redaksi