Punya Visi yang Sama pada Rakyat Jelata, PDIP Bakal Rayakan Harlah NU

Sabtu, 30 Januari 2021 – 13:54 WIB
Ketua Umum PP Bamusi Prof Hamka Haq. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq menyatakan, PDI Perjuangan akan menggelar perayaan khusus memperingati Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama (NU) pada Minggu (31/1).

Perayaan itu, kata dia, merupakan bentuk solidaritas sesama wong cilik sekaligus memperekat kebersamaan kaum nasionalis dan Islam selama ini.

BACA JUGA: PDIP Anggap Perubahan UU Pilkada Serentak Belum Diperlukan

Hamka mengatakan PDIP dan NU mempunyai visi yang sama perihal membela rakyat yang terpinggirkan. Kelompok itu, oleh Proklamator RI Bung Karno, disebut kaum Marhaen.

Hamka menyatakan, Bung Karno dalam Muktamar NU menyampaikan bahwa persamaan antara NU dan kaum nasionalis karena kedua kelompok ini sama-sama cinta Tanah Air dan punya komitmen terhadap keadilan sosial. 

BACA JUGA: Si Bos Tertangkap, Menunduk, Diam di Depan AKBP Jakin

"Spirit inilah yang akan terus dinyalakan agar negeri ini semakin solid dan jaya pada masa kini dan masa-masa mendatang. Maka peringatan Harlah NU ini adalah juga wujud solidaritas dari PDI Perjuangan untuk NU sebagai sesama wong cilik," kata Hamka dalam keterangan yang diterima, Sabtu (30/1).

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, perayaan khusus akan dilaksanakan secara virtual dengan tema Rumah Nusantara. Sebab, PDIP melihat komitmen NU yang terus melindungi dan menaungi keragaman negeri ini. 

BACA JUGA: Nur Fitriani, Penjual Mi Ayam Bakso Berparas Cantik, Mau Kenalan?

Hamka menjelaskan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, pada Muktamar NU pada 1936 di Banjarmasin, organisasi Islam terbesar Indonesia itu memutuskan bahwa wilayah Nusantara Indonesia adalah Darul Islam secara kultural, bukan secara politik. Maksudnya, semua umat Islam harus diperlakukan sebagai muslim tanpa melihat kualitas iman dan ibadahnya.

Mereka akan dinikahkan, dilayani beribadah, dan diurus jenazahnya secara Islam. Bahkan jenazah yang tidak diketahui jelas agamanya, juga akan diurus secara Islam.

Dalam perkembangannya, seiring dengan perjuangan kaum nasionalis, yang tergabung dalam PNI dan gerakan nasionalis lainnya, maka NU pun menerima gagasan Republik Indonesia.

"Dengan demikian, NU sejak dahulu menjadi ormas keagamaan yang nasionalis yang turut memelopori lahirnya NKRI," kata Hamka.

Jika NU merupakan ormas religius nasionalis, maka di sisi lain, PDIP merepresentasikan diri sebagai penerus ideologi nasionalis yang digagas oleh Soekarno.

Namun, Hamka mengingatkan bahwa Bung Karno juga sebagai pribadi yang amat religius, muslim taat, moderat, dan toleran.

"Dengan demikian PDI Perjuangan sebagai penerus cita-cita kenegaraan Bung Karno adalah partai nasionalis-religius, yang sangat beririsan dengan jati diri NU yang religius-nasionalis itu," urai Hamka.

Fakta historis kepeloporan NU dalam sejaran Republik Indonesia, adalah ketika Hadratussyekh Hasyim Asyaari memfatwakan resolusi jihad nasional 22 Oktober 1945, atas permintaan Bung Karno. Ini dilakukan untuk menghadapi agresi sekutu pimpinan Inggris yang segera waktu itu mendarat di Surabaya.  

Resolusi jihad tersebut menjadi ladasan perlawanan heroik rakyat Surabaya mengadapi penjajahan, mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Lahirnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 merupakan fakta bersejarah bagi perjuangan kaum santri melawan penjajah, yang kini diabadikan sebagai Hari Santri Nasional (HSN). 

Penetapan HSN tersebut adalah berkat kerja sama antara NU dan PDIP, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Hasil kerja sama lain yang begitu monumental ialah penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila.

"Berjuang keras bersama, dalam sejumlah seminar dan rapat-rapat akbar jemaah NU, dan setelah berhasil mematahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu, akhirnya berhasillah ditetapkan secara resmi 1 Juni itu sebagai Hari lahir Pancasila," urai Hamka.

Dalam sejarahnya, NU juga pernah mengangkat Bung Karno sebagai Waliyul Amri Ad-Dhaririy bi As-Syaukah. Gelar ini yang mengukuhkan posisi Bung Karno sebagai presiden yang wajib ditaati oleh umat Islam. 

Sementara itu, Bung Karno sendiri, selama memangku jabatan presiden, lebih banyak mempercayakan Kementerian Agama dipimpin ulama Nahdiyin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno selalu mementingkan pelayanan masyarakat berbasis keumatan menurut khitah kaum Nahdiyin.  

"Untuk mengenang indahnya kebersamaan itu jugalah, PDI Perjuangan melalui ormas Bamusi akan menggelar perayaan Harlah ke-95 NU ini," pungkas Hamka. (tan/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
PDIP   Harlah NU   NU   Bamusi   Hamka Haq  

Terpopuler