jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bakal melancarkan insentif pajak lanjutan, kali ini pada PPN rumah nonsubsidi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan sebanyak 30 ribu rumah nonsubsidi mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah (DTP).
BACA JUGA: PUPR Targetkan Empat Bendungan di Jatim Rampung Tahun Ini
“Kira-kira 30 ribu rumah yang nonsubsidi, karena yang rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap mendapatkan subsidi bebas PPN,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (1/3).
Basuki merinci, sebanyak 18 ribu rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di bawah Rp 2 miliar akan mendapatkan insentif PPN secara penuh atau 100 persen.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Bangun 193 Unit Rumah Khusus untuk Korban Kerusuhan Papua
Sedangkan rumah dengan harga jual antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar akan mendapat insentif PPN sebesar 50 persen.
Insentif tersebut, lanjut dia, akan diberikan selama enam bulan terhitung Maret hingga Agustus 2021.
BACA JUGA: Soal Penanganan Banjir di Wilayah Sungai, Menteri PUPR: Harus Ditangani Sistemik
Diharapkan insentif mampu mendorong penjualan rumah susun dan rumah tapak yang penjualnya lesu akibat pandemi Covid-19.
“Dengan adanya kebijakan yang baru saja diumumkan, ditujukan untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun pengembang 2020 dan 2021 yang sekarang belum terserap pasar,” imbuh dia.
Dia juga menjelaskan kebijakan insentif PPN ini melengkapi empat kebijakan yang telah dilaksanakan sektor perumahan sebelumnya.
Pada 2021 Kementerian PUPR telah mengeluarkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.
Kemudian subsidi selisih bunga sebesar Rp 5,96 triliun, lalu subsidi bantuan uang muka sebesar Rp 630 miliar untuk 157 ribu rumah. Di samping itu, alokasi untuk pembiayaan perumahan berbasis tabungan pada 2018.
"Secara keseluruhan capaian program untuk 2020 yang lalu jumlah rumah 200.972 unit difasilitasi dengan bebas PPN sebesar Rp 2,92 triliun,” ungkap Basuki. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia