JAKARTA - Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Lucky Eko menyatakan mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng). Pembangunan pembangkit itu untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi listrik yang permintaannya terus meningkat tiap tahunnya seiring laju pertumbuhan ekonomi.
"Peningkatan kebutuhan tenaga energi sekitar delapan hingga sembilan persen per tahun," kata Luky Eko di Jakarta, Sabtu, (11/5).
Menurut Luky, pembangunan PLTU tidak bisa ditunda. Alasannya, laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan memerlukan pasokan energi listrik, baik itu sektor industri, rumah tangga, pendidikan, bisnis masyarakat modern, dan sektor lainnya, sehingga pembangunan PLTU Batang sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas 6 persen.
"Kami optimis pemerintah telah memperhitungkan pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas," jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, lanjut dia, pilihan utama adalah memanfaatkan penggunaan batu bara yang saat ini banyak diekspor, sehingga yang menikmati nilai tambah sumber energi yang terhampar di negeri ini hanya negara lain. Akibatnya, Indoensia yang merupakan lubung batubara, harus membakar Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pemanfaatan batubara saat ini belum optimal karena belum memberikan nilai tambah dalam upaya memenuhi. Kebutuhan tenaga listrik sehingga dapat mengurangi subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya.
Luky menjelaskan kalau tidak direalisasikan ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapinya nanti. Pasalnya, kebutuhan listrik dalam negeri sudah ada programnya, misalnya tahun ini harus terproduksi sekian MW. Jadi harus ada persiapan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari tahun ke tahun.
"Kita harus bisa mengimbangi percepatan ekonomi yang pasti membutuhkan energi besar," katanya.
Untuk membangun PLTU itu, Pemerintah akan menggandeng pengusaha asing dan lokal. Di antaranya, J. Power, Itochu, dan Adaro dengan investasi sebesar 4 miliar dolar AS sedangkan pelaksana tender adalah PT Bimasena Power Indonesia.
"Dari dana sebesar itu, J Power mengeluarkan dana sebesar 34 persen, Itochu 32 persen dan Adaro 34 persen yang menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) sangat penting," ujarnya.
Pembangunan PLTU rencananya akan dilakukan 6 Oktober 2013 setelah Amdal dan pembebasan lahannya diselesaikan. Menurut dia, pembebasan tanah saat ini sudah mencapai 80 persen, jadi sekitar Mei-Juni dan Juli semua masalah sudah tuntas. Tentunya untuk tanah ada sertifikasi.
PLTU ini menggunakan lahan 226 hektar. 186 hektar sudah dibebaskan. PLTU tersebut menggunakan teknologi terkini yang disebut Ultra Super Criticel dan rencananya akan selesai pada 2017 mendatang. (awa/jpnn)
"Peningkatan kebutuhan tenaga energi sekitar delapan hingga sembilan persen per tahun," kata Luky Eko di Jakarta, Sabtu, (11/5).
Menurut Luky, pembangunan PLTU tidak bisa ditunda. Alasannya, laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan memerlukan pasokan energi listrik, baik itu sektor industri, rumah tangga, pendidikan, bisnis masyarakat modern, dan sektor lainnya, sehingga pembangunan PLTU Batang sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas 6 persen.
"Kami optimis pemerintah telah memperhitungkan pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas," jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar, lanjut dia, pilihan utama adalah memanfaatkan penggunaan batu bara yang saat ini banyak diekspor, sehingga yang menikmati nilai tambah sumber energi yang terhampar di negeri ini hanya negara lain. Akibatnya, Indoensia yang merupakan lubung batubara, harus membakar Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pemanfaatan batubara saat ini belum optimal karena belum memberikan nilai tambah dalam upaya memenuhi. Kebutuhan tenaga listrik sehingga dapat mengurangi subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya.
Luky menjelaskan kalau tidak direalisasikan ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapinya nanti. Pasalnya, kebutuhan listrik dalam negeri sudah ada programnya, misalnya tahun ini harus terproduksi sekian MW. Jadi harus ada persiapan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari tahun ke tahun.
"Kita harus bisa mengimbangi percepatan ekonomi yang pasti membutuhkan energi besar," katanya.
Untuk membangun PLTU itu, Pemerintah akan menggandeng pengusaha asing dan lokal. Di antaranya, J. Power, Itochu, dan Adaro dengan investasi sebesar 4 miliar dolar AS sedangkan pelaksana tender adalah PT Bimasena Power Indonesia.
"Dari dana sebesar itu, J Power mengeluarkan dana sebesar 34 persen, Itochu 32 persen dan Adaro 34 persen yang menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) sangat penting," ujarnya.
Pembangunan PLTU rencananya akan dilakukan 6 Oktober 2013 setelah Amdal dan pembebasan lahannya diselesaikan. Menurut dia, pembebasan tanah saat ini sudah mencapai 80 persen, jadi sekitar Mei-Juni dan Juli semua masalah sudah tuntas. Tentunya untuk tanah ada sertifikasi.
PLTU ini menggunakan lahan 226 hektar. 186 hektar sudah dibebaskan. PLTU tersebut menggunakan teknologi terkini yang disebut Ultra Super Criticel dan rencananya akan selesai pada 2017 mendatang. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengurus Akta Kelahiran Membludak
Redaktur : Tim Redaksi