JAKARTA - Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan rapat dengan seluruh stakeholder se-Sulawesi untuk membahas percepatan pembangunan daerah di wilayah Teluk Tomini. Rapat koordinasi yang akan dilaksanakan dua hari sejak 26 sampai 28 Februari di Gorontalo ini, salah satunya akan membahas finalisasi perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengembangan wilayah terpadu Teluk Tomini.
"Rakor ini akan diikuti peserta antara lain dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, LSM/Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kelautan, Pakar, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Badan Lingkungan Hidup se Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah serta Bappeda kabupaten/kota di kawasan Teluk Tomini," beber Berty Mendur, Kasubdit Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Pengembangan Wilayah Kemendagri pada JPNN, Minggu (19/2).
Materi pokok lainnya yang akan dibahas adalah sinergitas program/kegiatan pusat-daerah tahun 2012 dan 2013. Dikatakannya, Kemendagri sangat berkepentingan diadakannya rakor ini selain sangat strategis, juga untuk mendapatkan bahan masukan dalam mempercepat pembangunan di daerah. Apalagi Sulawesi yang masuk dalam MP3EI pada koridor empat merupakan andalan strategis nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
"Itu sebabnya perlu dibuka aksesibilitas interkoneksi wilayah Pulau Sulawesi mengingat adanya potensi jalur perdagangan internasional, peran lebih dominan dalam geopolitik di wilayah kelautan. Di samping sebagai kawasan yang mempunyai potensi sumber daya kelautan sekaligus berpotensi bagi wilayah pertahanan dan keamanan di wilayah laut," terangnya.
Agar kegiatan ini dapat memberikan hasil yang optimal, lanjut Berty, diharapkan masukan dari pemerintah se-Sulawesi dalam pengembangan wilayah terpadu Teluk Tomini, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan nelayan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Keluhkan Jembatan dan Jalan Rusak
Redaktur : Tim Redaksi