jpnn.com - BATAM - Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Muladi turut berkomentar terkait wacana pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Menurut pakar hukum tersebut, pembubaran lembaga yang dulu bernama Otorita Batam (OB) itu bukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan perkara dualisme kelembagaan antara BP dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
"Kalau BP Batam dibubarkan, itu tindakan bodoh," kata Muladi di Harmoni One Hotel Batamcenter, seperti dikutip dari batampos.co.id. Minggu (31/1).
BACA JUGA: Rokok Listrik Meledak, Taring Copot
Menurut dia, Batam merupakan suatu daerah yang strategis untuk mendulang investasi, terlebih wilayah ini juga berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk itu, diperlukan suatu lembaga yang juga konsen mengurusi investasi, dalam hal ini BP Batam. Karena itu, upaya membubarkan BP Batam dinilai sebagai langkah keliru lantaran menyia-nyiakan lembaga yang sudah dibangun.
"Kalau mau diubah namanya tak apa-apa, tapi kalau fungsinya diubah, itu suatu hal yang bodoh," ujar mantan Menteri Kehakiman tersebut.
BACA JUGA: Innalillahi, Sarjana Perikanan Itu Ditemukan Tewas dengan Posisi Bersandar
Ia jelaskan, mestinya pemerintah pusat mengevaluasi lembaga dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi (analisa SWAT) sebelum mengambil kebijakan resmi yang akan diterapkan ke depan. Meski begitu, Muladi masih wanti-wanti agar bukan opsi pembubaran yang dipilih.
"Boleh mendestruktif (merusak atau mengurangi), tapi harus sesuatu yang kreatif, sesuatu yang sudah baik jangan dirusak," kata dia.
BACA JUGA: Warga Ancam Hari Ini Obrak-abrik Pabrik Semen
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu memberi masukan agar apa yang jadi kendala terkait adanya dualisme kelembagaan itu dievaluasi dengan tetap mengacu pada sejarah pembentukan masing-masing lembaga.
"Kalau terkait kewenangan, kan bisa dikoordinasikan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja masih enggan berkomentar terkait evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah pusat terhadap lembaga yang ia pimpin tersebut. Dia juga mengaku belum mengetahui hasil evaluasi di level Kementerian dan Presiden itu.
"Kalau itu kan di sana (Jakarta), saya masih di sini, jadi mana saya tahu," kata dia.
Mustofa juga mengatakan belum ada perkembangan berarti dari rapat terakhir yang diadakan pemerintah pusat terkait upaya merevitalisasi BP Batam tersebut.
"Masih belum (ada hasil)," pungkasnya. (rna/ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Berikan Uang, Geng Motor Hancurin Fasilitas Warnet dan Keroyok Penjaganya
Redaktur : Tim Redaksi