Pusat juga Bikin Seret APBD

JAKARTA - Keterlambatan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD, bukan semata-mata kesalahan daerah yang bersangkutanPemerintah pusat juga punya andil besar atas keterlambatan pengesahan APBD

BACA JUGA: Mendagri : Tugas Sekda Makin Berat

Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri, Timbul Pudjianto mengakui, memang sebagian besar pemda terlambat dalam menetapkan APBD, antara lain disebabkan karena belum optimalnya kemitraan antara pemerintah daerah (pemda) dengan DPRDNamun, waktu penetapan dana perimbangan oleh pemerintah pusat juga berpengaruh besar kepada keterlambatan pengesahan APBD itu.

"Karena daerah cenderung menunggu informasi alokasi dana perimbangan yang paling cepat ditetapkan oleh pemerintah pusat pada awal bulan Oktober tahun sebelumnya," ujar Timbul Pudjianto akhir pekan lalu di Jakarta.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam pengelolaan dana perimbangan, masih ditemui beberapa kendala baik dari segi kebijakan maupun tata cara penyaluran dana penganggarannya

BACA JUGA: Menag Bakal Beberkan Masalah Haji

Misalnya, pada dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen teknis belum seragam"Sehinggga menyulitkan pada tataran implementasi dan bahkan berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan dana," ulas Timbul, yang mantan Penjabat Gubernur Maluku Utara itu.

Hal lain yang berpengaruh kepada keterlambatan penetapan APBD, lanjut Timbul, adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah PP No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, juga PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

BACA JUGA: Sarfilianty Sukses Jual 3000 Bukunya

"Karena ini berimplikasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, terutama pada struktur belanja dalam APBD," katanya(sam)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menag Imbau Jemaah Tak Boros