JAYAPURA - Pemerintah Pusat terus berupaya untuk membuka keterisolasian transportasi di wilayah Papua, baik darat maupun laut, terutama di wilayah Pegunungan Tengah. Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan E.E Mangindaan saat penyerahan dan peresmian operasional KM Sabuk Nusantara 29 dan Damri Perintis di Pelabuhan Jayapura, Selasa (7/2).
Bukti dari perhatian pemerintah untuk membuka transportasi di wilayah Pegunungan Tengah antara lain dengan menganggarkan dana khusus untuk pembangunan lapangan terbang Jayawijaya (Wamena) hampir mencapai Rp 40 miliar lebih. "Dana ini diangarakan tahun 2012 melalui APBN DIPA Kementerian Dinas Perhubungan. Kita harapkan dengan pengembangan lapangan terbang Wamena ini bisa mendukung akses transportasi di wilayah Pegunungan Tengah, sehingga bisa menekan mahalnya barang dan jasa di sana," katanya.
Selain lapangan terbang, E.E. Mangindaan yang juga mantan Pangdam XVII/Trikora ini mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha melakukan pengembangan sejumlah lapangan terbang, di wilayah pegunungan, termasuk juga pelabuhan-pelabuhan perintis di sejumlah wilayah pesisir dan terluar, dengan harapan ke depan arus transportasi semakin banyak dan semakin terbuka.
"Kita juga akan membangunan SDM, terutama SDM lokal anak Papua. Bahkan saya sudah menjajaki agar dibuka Sekolah Tinggi di bidang kelautan di Papua, sehingga lahir anak-anak Papua yang handal, yang mampu mengoperasikan kapal-kapal ini," terangnya.
Menhub menjelaskan, secara umum kebijakan pemerintah untuk kawasan transportasi wilayah timur ini, pemerintah secara bertahap akan menambah terus kapal-kapal perintis maupun kapal roro khususnya di kawasan timur Indonesia. Penambahan kapal harus segera dilakukan untuk mempercepat round trip dalam satu lintasan.
"Kementerian Perhubungan setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kapal-kapal perintis maupun kapal penyeberangan maupun subsidi untuk operasionalnya," tuturnya.
Menhub menyadari masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum disinggahi oleh kapal-kapal yang sudah beroperasi selama ini. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapal yang ada. "Tapi ke depan daerah-daerah tersebut harus disinggahi. Meski satu pulau itu hanya 100 kepala keluarga, mereka juga rakyat kita yang tetap harus diberikan pelayanan. Mereka harus dimanusiakan," tegasnya.
Di samping itu, keberadaan kapal perintis ini dalam rangka menciptakan konektivitas antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Menhub yang juga sebagai Koordinator Wilayah VI Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ini mengatakan, untuk pengaturan kapal-kapal perintis disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan agar kapal perintis yang satu terhubung dengan kapal yang lainnya.
"Kebutuhan itu ditentukan oleh rakyat di bawah, bukan pemerintah. Kalaupun pemerintah mengatur dan menentukan rute-rute yang ada, hal itu semata-mata sebagai ancang-ancang untuk proyek berikutnya," jelas Menhub.
Oleh karenanya apabila ada daerah terpencil minta kapal tersebut singgah, Menhub mempersilahkan gubernur dan bupati melakukan koordinasi. "Silahkan gubernur dan bupati mengaturnya," ujar Menhub mengomentari permintaan Penjabat Gubernur Papua Dr Syamsul Arief Rivai.
Sebelumnya Syamsul mengatakan banyak kabupaten-kabupaten di wilayah Papua yang belum terlayani secara optimal, bahkan banyak daerah-daerah yang belum disinggahi kapal perintis. Akibatnya masih banyak daerah-daerah yang terhambat perkembangan ekonomi maupun sosialnya. "Ketepatan jadwal kapal-kapal perintis juga sangat penting sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik," pinta Syamsul.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhamad mengatakan, Direktorat yang dipimpinnya mempunyai program pelayanan angkutan jaut penumpang untuk melayani daerah masih tertinggal dan atau wilayah terpencil, daerah perbatasan dan terdepan/terluar, melalui pengadaan kapal-kapal perintis.
Pengoperasian armada perintis di seluruh Indonesia saat ini mencakup 67 trayek yang dilayani oleh 32 unit kapal perintis milik pemerintah dan 35 kapal barang milik swasta yang diberi dispensasi mengangkut penumpang dengan akomodasi penumpang secukupnya.
Mempertimbangkan kualitas pelayanan angkutan laut perintis yang menggunakan kapal-kapal milik swasta cukup memprihatinkan, di mana penumpang berbaur dengan barang, maka secara bertahap telah membangun kapal-kapal perintis seperti KM Sabuk Nusantara 32 yang diserahkan di Manokwari dan KM Sabuk Nusantara 29 yang diserahkan di Jayapura. (cak/fud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Infrastruktur Difokuskan Bangun 11 Ruas Jalan Strategis
Redaktur : Tim Redaksi