jpnn.com - JAKARTA - Partai politik disarankan melaksanakan konvensi secara terbuka untuk menjaring calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung pada pilkada 2017 mendatang. Demikian juga dengan pemilihan-pemilihan kepala daerah lainnya.
Caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino meyakini, konvensi diyakini dapat memajukan demokrasi. Karena proses penjaringan pemimpin prapencalonan Pilkada, dapat melibatkan masyarakat secara umum.
"Konvensi parpol yang bersifat terbuka, dengan tidak hanya dari kalangan internal parpol namun tokoh-tokoh yang berada di luar parpol, setidaknya akan merubah pandangan masyarakat terhadap parpol yang dinilai oligarkistik dalam menjaring calon pemimpin," ujar Girindra, Senin (2/5).
BACA JUGA: Sengketa Pilkada Bintuni Diduga Tercemar Rasuah
Menurut Girindra, kompetisi demokratik internal parpol yang terbuka dapat menjadi penilaian bagi masyarakat luas, mengenai calon-calon dari parpol maupun luar parpol. Misalnya, rekam jejak, integritas, kredibilitas, pemahaman dan pengetahuan akan persoalan DKI Jakarta dan lain-lain.
"Konvensi parpol atau gabungan parpol yang terbuka pada Pilkada, akan mewujudkan partisipasi masyarakat lebih luas untuk menentukan calon-calon pemimpin yang akan bertanding di Pilkada. Sehingga dalam hal ini rasionalitas pemilih dapat terbentuk sebelum masa kampanye dan hari pemungutan suara," ujarnya.
BACA JUGA: Mengejutkan! Idrus Marham Mundur Dari Bursa Ketum Golkar
Masyarakat kata Girindra, pada akhirnya tidak mudah terhasut oleh penggiringan opini. Karena secara tidak langsung, konvensi dapat mencerdaskan rakyat berpolitik.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Anggap Hari Ini Waktu yang Baik, SYL Mendaftar jadi Caketum Golkar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banten Butuh Pemimpin Alternatif
Redaktur : Tim Redaksi