jpnn.com - SERANG – Pemilihan Gunernur (Pilgub) Banten 2017 memasuki tahapan awal. Akan tetapi sayang, bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur masih didominasi wajah lama, padahal Banten membutuhkan calon pemimpin alternatif.
Demikian disampaikan pengamat politik Untirta Leo Agustino menyikapi suhu politik di Banten yang semakin menghangat. Berkaca pada Pilgub Banten 2011 dan 2006, kata Leo, kontestan dimonopoli oleh kandidat yang disiapkan partai politik (parpol).
BACA JUGA: Wow! Pintu PAN Sudah Tertutup untuk Ahok, Ini Alasannya
“Masyarakat selaku pemilik hak suara mau tidak mau memilih calon kepala daerah yang dijagokan parpol, tidak ada alternatif lain. Sementara disatu sisi pendidikan politik juga tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Leo kepada Radar Banten, Sabtu (30/4).
Lebih lanjut Leo memaparkan, Pilgub Banten 2017 sudah waktunya masyarakat diberikan banyak pilihan terkait calon pemimpinnya lima tahun ke depan. Salah satunya dengan memaksimalkan ruang jalur perseorangan atau independen untuk tampil sebagai alternatif.
BACA JUGA: Wali Kota Cilegon Bujuk Adik Atut Dukung Akom
Adanya calon perseorangan sebagai alternatif pilihan buat publik sudah sesuai dengan asas demokrasi. “Hingga saat ini sudah muncul sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju melalui jalur perseorangan, namun kurang begitu menarik perhatian publik karena dinilai kurang serius,” ungkapnya.
Hal lain yang membuat minimnya figur-figur alternatif muncul, kata Leo, terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan yang masih terlalu memberatkan. Bayangkan saja, calon perseorangan harus menyiapkan surat dukungan 6 hingga 10 persen dari daftar pemilih tetap. Mengacu pada DPT Pilgub Banten 2011 lalu, calon perseorangan harus menyiapkan surat dukungan minimal 534 ribu fotocopy KTP untuk bisa lolos verifikasi di KPU Banten.
BACA JUGA: Ternyata Sudah Sebegini Pendaftar Cagub DKI dari PDIP
“Beruntung presiden dan wakil presiden tidak mendukung rencana DPR RI yang ingin menaikkan syarat dukungan calon perseorang menjadi 11 hingga 15 persen. Kalau itu terjadi, kita semua tidak mungkin mendapatkan calon pemimpin alternatif,” ungkapnya.
Leo berharap, Pilgub Banten 2017 diikuti oleh kandidat dari jalur perseorangan. Sebab, dari nama-nama yang sudah ramai diperbincangkan bakal maju adalah kepala daerah dan mantan kepala daerah, ketua parpol serta keluarga mereka. Sementara dari calon perseorangan yang kelihatan serius baru Mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah.
Dikatakan Leo, pada 2011 lalu ada 12 pasangan bakal calon (balon) gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan yang mengambil formulir ke KPU. Namun hanya tiga pasangan yang mengembalikan formulir pendaftaran ke KPU Banten. Ketiganya yaitu pasangan Dwi Jatmiko dan Tjetjep Mulyadinata, Irjen Pol (Purn) Maman Sulaiman dan KH Tb Fathul Adzim Chatib serta pasangan Babay Suchiwan dan Masjiknursaga.
“Tapi ketiganya pun gagal lolos verifikasi seluruh kelengkapan administrasi berupa bukti dukungan dari masyarakat sebanyak 410.313 jiwa atau 4 persen dari jumlah penduduk Banten sebanyak 10.257.816 jiwa pada saat itu,” jelasnya.
Sementara Peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengatakan, calon kepala daerah alternatif sangat dibutuhkan dalam pilkada serentak 2017. Dengan begitu masyarakat memiliki banyak opsi untuk menentukan siapa yang paling diinginkan masyarakat di daerah untuk menjadi kepala daerah.
“Kita semua tahu ada banyak figur yang punya kapasitas dan integritas sebagai pemimpin daerah, namun karena keterbatasan modal dan tidak aktif di partai tidak bisa diusung menjadi calon kepala daerah. Jalur perseorangan pun sesungguhnya membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi untuk memenuhi syarat dukungan,” katanya.
Menurut Syarif, jalur perseorangan menjadi satu-satunya jalan bagi publik untuk mendapatkan alternatif pemimpin. “Memang sedikit terlambat bila calon-calon alternatif muncul sekarang ini, sebab pendaftaran jalur perseorangan sudah dimulai Agustus mendatang. Tiga bulan mengumpulkan surat dukungan di atas 500 ribu bukan hal yang mudah,” paparnya.
Terpisah, Komisioner KPU Banten Syaeful Bahri mengatakan, pihaknya sudah menerima kunjungan dan komunikasi dari sejumlah pihak yang berencana maju melalui jalur perseorangan. “Beberapa ada yang datang langsung ke KPU, yang lainnya komunikasi lewat sambungan telepon menanyakan perihal syarat dukungan dan tahapan Pilgub 2017,” katanya. (mg-12/zis/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seknas Pemuda Indonesia yakin Adhyaksa Lebih Baik dari Ahok
Redaktur : Tim Redaksi