"Kepemimpinan oleh putra daerah tak akan membuat masyarakat Papua berpikir untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita tak akan lepas dari NKRI," ujar Agapitus di Jakarta, Minggu (28/10).
Menurutnya, pemimpin daerah yang yang lahir dan besar di Papua tentu memiliki kapasitas untuk bekerjasama dengan aparat keamanan tanpa harus bersinggungan dengan masyarakat adat. Selama ini, kata Agapitus, komunikasi sering tersendat karena masyarakat kerap memandang miring aparat keamanan.
Dia menambahkan, kerjasama dengan aparat keamanan amat penting untuk menekan konflik. "Terutama konflik terkait dengan tambang," tukasnya.
Agapitus menambahkan, konflik yang terjadi di Papua juga karena kepala daerah bekerja sendiri tanpa merangkul pihak lain. Selain itu, tambah dia, kekacauan di sana tak lain karena ulah orang di luar Papua yang mencari nafkah di sana.
Karenanya Agapitus yakin, ketika orang asli Papua yang memimpin maka semua suku akan bisa dirangkul termasuk kamum pendatang. "Tokoh lokal juga bisa membuat komitmen kepada seluruh tokoh adat, tokoh pemuda, bahkan dengan pemerintah pusat. Di Kabupaten Mimika misalnya. Ketika ada suku yang berbuat masalah, tokoh lokal ini bisa bersikap dengan mengeluarkan suku tersebut dari Mimika. Mimika harus mementingkan perdamaian," katanya.
Ditambahkannya, partai politik juga harus menyiapkan kader-kader yang berkualitas dan demokratis sehingga rakyat dapat memilih calon-calon terbaik. "Kalau parpol hanya pilih calon berduit, akibatnya tidak terjadi demokrasi, malah marak kekerasan," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagal Bunuh Diri dan Terusir dari Rumah
Redaktur : Tim Redaksi