TIMIKA – Anggota DPRD Mimika, Anastasia Tekege, SAg, menyarankan ada perhatian lebih dari pemerintah dalam penerimaan CPNS maupun honorer, baik kategori satu maupun kategori dua untuk melibatkan putra asli Papua. Kata Anastasia, jangan sampai setelah ada protes dari masyarakat soal kurang diakomodirnya putra daerah, baru kemudian bergegas merubah nama-nama yang sudah ada dalam pengumuman dengan nama lain.
“Ini membuat ada kesan, seolah-olah putra daerah ini diberikan kesempatan setelah mereka mengemis,” kata Anastasia kepada Radar Timika (JPNN Group) melalui telepon, Rabu (25/4) lalu.
Hal ini disampaikan Anastasia, menanggapi keluhan masyarakat yang datang kepadanya selaku Anggota DPRD Mimika. Menurutnya, warga mengeluhkan bahwa sampai saat ini nama yang telah diumumkan sebelumnya dan memang terdaftar sebagai honorer, tiba-tiba diganti nama lain.
Selain itu, kata Anastasia, ada pula temuan nama yang muncul sebagai honorer pada pengumuman honorer kategori 1 yang akan diangkat tahun ini, padahal sebelumnya tidak pernah honor.
Contohnya, kata Anastasia, di salah satu kantor sekretariat terdapat dua nama yang dilaporkan selama ini honor, padahal menurut pegawai setempat, tidak pernah ada di lingkungan tersebut.
Hal–hal seperti inilah yang menurut Anastasia harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, dalam penentuan honorer, perlu ada aturan khusus untuk benar-benar memprioritaskan putra daerah di daerahnya sendiri.
“Semua, kita sudah sadari bahwa Papua ini memiliki kekhusussan, dimana putra Papua merupakan prioritas dalam pembangunan dan dalam bidang pekerjaan, termasuk perekrutan CPNS. Sehingga, kenapa setelah pengangkatan honorer tahun ini mendapat banyak protes, tiba-tiba banyak yang diganti lagi" Ini berarti semua ini bisa saja diatur,” cetusnya.
Anastasia menyarankan daftar honorer yang sudah terlanjur ditetapkan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) diangkat dulu. Selanjutnya pada perekrutan berikutnya, pemerintah harus mengutamakan putra daerah. “Jangan kemudian tiba-tiba ganti nama orang dengan nama orang lain. Ini mekanisme apa yang dipakai?” tukasnya. (jet)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Tak Diusul jadi PNS, BKD Salahkan SKPD
Redaktur : Tim Redaksi