jpnn.com, JAKARTA - Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan kubu GKR Hemas, semakin menegaskan keabsahan kepemimpinan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Ini adalah sebuah pengakuan sahnya kepemimpinan (DPD) yang sekarang,” kata Nono di PTUN Jakarta, Kamis (8/6).
BACA JUGA: Di Depan Jokowi, Oso Buka Rahasia Ketua MK dan Ketua MA
Nono menilai putusan hakim sudah tepat dan sesuai aturan. Sejak awal Nono yakin bahwa hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
“Sudah saya katakan di awal-awal, pastilah hakim akan memutuskan seadil-adilnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Zumi Zola Dianggap Semena-mena, Pejabat Ini Resmi Ajukan Gugatan ke PTUN
Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) ini meminta kubu GKR Hemas dan Farouk Muhammad menghormati putusan sehingga kisruh di internal DPD dapat diselesaikan dan kembali kerja tanpa polemik.
“Saya kira sudah final. Jadi tidak ada kubu-kubuan dan tidak ada dualisme kepemimpinan. Sayang sekali kalau teman-teman masih tetap di luar dan tidak mau bergabung,” paparnya.
Seperti diketahui, majelis hakim PTUN Jakarta menolak gugatan kubu Hemas terhadap pelantikan OSO. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Abdullah Ujang menilai putusan MA tidak cacat hukum.
BACA JUGA: Aktivis Papua Barat Dukung Pemimpin Baru DPD RI
"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ujang membacakan amar putusan.
Majelis menyatakan pemohon tidak punya legal standing dalam perkara ini. Hakim anggota Nelvy Christin menyatakan penuntutan sumpah pimpinan DPD bukan merupakan kewenangan dari PTUN. Sebab, penuntutan itu merupakan acara seremonial.
“Majelis hakim sependapat dengan pendapat Prof. Yusril Mahendra bahwa tindakan pengambilan sumpah tidak bisa dijadikan obyek sengketa karena acara seremonial,” kata Nelvy.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amandemen UUD 1945 Jadi Solusi Penguatan Peran DPD
Redaktur & Reporter : Boy