JAKARTA--Ketua Badan Legilasi DPRD Aceh, Anggota Komisi A, Abdullah Saleh menyatakan dalam proses penyusunan qanun bendera Aceh, pihaknya telah melalui proses panjang sesuai prosedur penyusunan perda (qanun) pada umumnya. Menurutnya prosedur penyusunan itu juga telah disampaikan rombongan Pemda Aceh dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/4).
"Kita sudah jelaskan sudah ada rapat dengar pendapat, rapat umum, ada publik hearing. Proses ini juga yang kita jelaskan ke Menteri. Beliau juga mengakui dari proses hukum sudah jalan benar dan berasal dari apresiasi rakyat aceh. Artinya keputusan diambil tanpa pengecualian, semua setuju," ujar Abdullah di depan Gedung Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta.
Abdullah dalam hal ini juga menampik anggapan sejumlah pihak yang berpandangan bahwa pemerintah daerah dan DPR Aceh bersitegang dengan pemerintah pusat terkait qanun bendera itu. Menurutnya, justru pemda dan pemerintah pusat bersama mencari jalan keluar terbaik untuk kontroversi itu.
"Cara pandang yang berbeda ini masih bisa kita bahas dan temukan kesepakatan substansi termasuk aspek politik dan psikologislah. Kita tidak hadap-hadapan. Kita justru diskusi mencari proses damai yang dulu konflik lama ada sudah kita bicarakan. Ini hanya kerikil kecil," tegas Abdullah.
Abdullah mengaku karena melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat Aceh dalam proses penyusunan qanun, tentunya cukup sulit untuk mengubahnya. Namun, kata dia, DPR Aceh dan pemda setuju membuka pintu perundingan lebih dalam dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian masalah qanun.
"Perlu juga kita sampaikan ini kebijakan yang melibatkan publik. Jadi ini sulit karena melibatkan rakyat. Tapi bukan berarti tidak ada titik temu. Ini masih dibicarakan lebih lanjut lewat pertemuan selanjutnya," pungkas Abdullah. (flo/jpnn)
"Kita sudah jelaskan sudah ada rapat dengar pendapat, rapat umum, ada publik hearing. Proses ini juga yang kita jelaskan ke Menteri. Beliau juga mengakui dari proses hukum sudah jalan benar dan berasal dari apresiasi rakyat aceh. Artinya keputusan diambil tanpa pengecualian, semua setuju," ujar Abdullah di depan Gedung Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta.
Abdullah dalam hal ini juga menampik anggapan sejumlah pihak yang berpandangan bahwa pemerintah daerah dan DPR Aceh bersitegang dengan pemerintah pusat terkait qanun bendera itu. Menurutnya, justru pemda dan pemerintah pusat bersama mencari jalan keluar terbaik untuk kontroversi itu.
"Cara pandang yang berbeda ini masih bisa kita bahas dan temukan kesepakatan substansi termasuk aspek politik dan psikologislah. Kita tidak hadap-hadapan. Kita justru diskusi mencari proses damai yang dulu konflik lama ada sudah kita bicarakan. Ini hanya kerikil kecil," tegas Abdullah.
Abdullah mengaku karena melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat Aceh dalam proses penyusunan qanun, tentunya cukup sulit untuk mengubahnya. Namun, kata dia, DPR Aceh dan pemda setuju membuka pintu perundingan lebih dalam dengan pemerintah pusat untuk penyelesaian masalah qanun.
"Perlu juga kita sampaikan ini kebijakan yang melibatkan publik. Jadi ini sulit karena melibatkan rakyat. Tapi bukan berarti tidak ada titik temu. Ini masih dibicarakan lebih lanjut lewat pertemuan selanjutnya," pungkas Abdullah. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rentenir Berkedok Koperasi Marak di Kotawaringin Barat
Redaktur : Tim Redaksi