jpnn.com - JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri mengatakan bahwa UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen sudah berubah fungsi. Menurutnya, amandemen membuat UUD 1945 menjadi pro-liberal dan kapitalis.
Rachmawati menegaskan, amandemen UUD 1945 yang ditandatangani oleh kakaknya sendiri, Megawati Soekarnoputri saat masih menjadi Presiden RI Kelima justru semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita proklamasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 juga bertentangan dengan cita-cita yang disuarakan Proklamator RI Soekarno.
BACA JUGA: Polri Sudah Kantongi Kaitan Pelaku Makar dengan Pemodal
"Akibat amandemen yang diteken empat kali oleh Megawati itu, merubah sifat yang diamanatkan oleh Presiden Soekarno kita pada 1959. Itu jadi bersifat liberal terutama di Pasal 33," katanya dalam jumpa pers di rumahnya, Jalan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).
Akibat empat kali amandemen itu, kata dia, UUD 1945 sudah tidak merujuk kepada aspek keadilan sosial. Produk-produk hukum turunanya pun saat ini mengacu pada konstitusi yang liberal.
BACA JUGA: Anies-Sandi Doakan Korban Gempa Aceh
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menambahkan, saat ini utang Indonesia sudah membengkak hingga sekitar Rp 4.000 triliunan. Selain itu, katanya, Indonesia mestinya bisa menerapkan gagasan Bung Karno tentang Trisakti yang berarti berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berbudaya di bidang budaya.
“Saya prihatin sekali, ribuan buruh asing, investasi asing masuk. Pangdam Jaya sendiri menyampaikan kepada saya, dari Sabang sampai Marauke sudah dipenuhi dengan bendera-bendera asing. Dan ini sudah melampaui batas," jelas Rachmawati.
BACA JUGA: Tempuh Banding, Jessica Sudah Siap Hadapi Segala Risiko
Dia juga mengomentari kasus mega-korupsi termasuk ratusan triliunan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pelakunya hingga kini tidak tersentuh. "Nah, kita malah membayar puluhan triliunan kepada obligor-obligor itu," imbuh dia.
Karenanya, Rachmawati menyebut penerapan hukum saat ini hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kesenjangan sosial juga mewarnai kehidupan rakyat Indonesia.
"Makanya kita harus kembali ke amanat proklamasi kita yang adil dan menjunjung tinggi keadilan sosial," tandas dia.(mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembuktian Penistaan Agama Lebih Mudah
Redaktur : Tim Redaksi