jpnn.com - Apresiasi diberikan untuk terciptanya kolaborasi lintas sektor sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang melibatkan 28 Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah.
Dalam rapat pengembangan pemuda yang digelar Kemenpora, Selasa (6/8/2024), Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Raden Isnanta memberikan komentarnya terkait kolaborasi tersebut.
BACA JUGA: Gantikan Raden Isnanta, Rudy Sufahriadi Siap Gas Pol Instruksi Menpora Dito
"Selama ini perihal koordinasi hanya enak diucapkan, sehingga melalui rakor ini tidak saja hanya sekadar omon-omon, tetapi langkah-langkah strategis untuk terwujudnya kolaborasi dan sinergi itu harus lahir dari rakor ini," ujar Isnanta.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi kemudian mengungkapkan ada tujuh poin pada Perpres No 43/2022 dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
BACA JUGA: Isnanta: Gelaran F1 H20 di Danau Toba Langkah Nyata Konsep DBON Sports Tourism
"RAD itu implikasinya bagaimana para OPD terkait terlibat di dalam planning kepemudaan seperti halnya di pusat yang memiliki 28 K/L atau lebih dari 3/4 nya Kabinet yang masuk dalam Perpres 43 tahun 2022.”
“Untuk planning kepemudaan ini lebih banyak dalam konteks urusan daerah, pusat hanya NSPK dengan kata lain yang punya pemuda itu adalah daerah, sehingga ini menjadi kunci bagaimana kepedulian daerah terhadap kepemudaan ini," tuturnya.
Suprayoga juga mendorong daerah untuk memiliki kepedulian yang makin tinggi terhadap urusan kepemudaan.
"Dalam menyusun RAD baru 17 provinsi yang melakukan ditambah 514 Kab/Kota, sehingga jika daerah memiliki komitmen untuk menyusun RAD dan APBD pun dialokasikan maka apa yang kami inginkan akan tercapai dan target RPJM pun terpenuhi dan pak Wapres sangat konsen akan hal itu," ungkap Suprayoga.
BACA JUGA: Isnanta Sampaikan Rasa Bangga & Apresiasi atas Prestasi Atlet Wushu Indonesia di SEA Games 2021
"Planning dan budgeting itu satu paket. Kalau rencananya tidak ada, tetapi mengharapkan anggarannya ada itu tidak mungkin. Jadi kami benar-benar konsen kenapa RAN dan RAD perlu disusun karena implikasinya nanti kepada anggarannya. Ini menjadi penting untuk kita evaluasi bersama," tambahnya.
Menyinggung tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun ini di dalamnya hanya mencapai skor 56,33 dengan lima domain, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Suprayoga menilai tiga dari lima indikator tersebut stagnan dalam 3 tahun terakhir meski terdapat kenaikan skor IPP terhadap pencapaian tahun lalu.
"Indikator pendidikan, kesempatan kerja dan gender mengalami stagnasi, jadi dari lima domain yang ada kami melihat memang perlu lagi dipacu dalam konteks ini meski ada delapan kategori penghargaan yang sudah cukup mewakili, tetapi ada stagnasi yang perlu kami pacu pada 2024 ini," pungkas Suprayoga.(kemenpora/mcr16/jpnn)
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal