jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin meragukan keabsahan informasi yang diberitakan Asia Times perihal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta jatah tujuh menteri sebagai syarat kesediannya menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo (Jokowi) di Pemilu 2019. Said tidak meragukan pemberitaan Asia Times, melainkan sumber informasinya.
"Saya agak ragu soal permintaan tujuh kursi menteri, karena kalau sudah ada angka menggambarkan sudah good will atau lampu hijau dari Prabowo. Sementara ini kan itu dibantah. Prabowo bisa saja dianggap tak konsisten dengan perjuangannya," ujar Said kepada JPNN, Jumat (20/4).
BACA JUGA: Peluang Jokowi - Prabowo Masih Terbuka Lebar
Said menambahkan, jika kubu Jokowi merasa yakin bakal menang maka pasti akan langsung menyetujui syarat yang diajukan Prabowo. Sebab, tujuh kursi menteri itu jelas sedikir.
"Menteri itu kalau tidak salah jumlahnya 34 orang. Nah, angka tujuh kursi itu berarti cuma sekitar 20 persen, kecil sekali itu kalau memang ada kepastian menang," ucap Said.
BACA JUGA: Pasangan Ini Dianggap Mampu Imbangi Jokowi di Pilpres 2019
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu menjelaskan, peran wakil presiden dalam sistem persidensial sangat kecil. Wapres hanya menggantikan posisi presiden atau melaksanakan tugas yang diberikan presiden.
"Jadi kalau hanya posisi sebagai ban serep, lalu cuma dapat jatah tujuh kursi, saya kira itu kecil sekali. Malah lebih menguntungkan menurut saya rumor yang menyebut-nyebut ada tawaran Rp 16 triliun ke Prabowo," pungkas Said.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra Skeptis Pemerintah Bisa Atasi Kelangkaan Premium
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mardani PKS Tak Heran Jokowi Selalu Ungguli Prabowo
Redaktur : Tim Redaksi