jpnn.com, JAKARTA - Meskipun Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyatakan tidak akan mengambil kebijakan penguncian diri alias lockdown dalam penanganan wabah virus corona (Covid-19), politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kukuh meminta suami Iriana itu untuk mempertimbangkannya.
Inisiator gerakan #KamiOposisi meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan opsi lockdown ketimbang rapid test, karena menilai metode tes cepat itu menurutnya tidak efektif melihat femomena statistik yang berkembang.
BACA JUGA: Amerika Serikat Kewalahan Melawan Corona, Tesla Sumbangkan Peralatan Medis Bikinan Tiongkok
"Saya mendesak pemerintah menggunakan opsi lockdown untuk mencegah korban yang semakin banyak. Rapid test tidak efektif melihat statistik yang berkembang saat ini, “ kata Mardani, Selasa malam (24/3).
Ketua DPP PKS itu juga melihat kurangnya kesadaran physical distancing dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan komunikasi bencana yang tidak baik.
BACA JUGA: Kemenkes Malaysia: Rapid Test Tidak Bisa Mendeteksi Virus Corona
“Pemerintah seharusnya lihat ke lapangan langsung, kesadaran physical distancing yang diimbau kurang direspons oleh masyarakat dan masih banyak yang menyepelekan Covid-19,” ucap anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Dalam pandangan wakil rakyat asal DKI Jakarta ini, ketidaktegasan pemerintah memilih opsi lockdown berimbas masih banyak perusahaan yang tidak membuat kebijakan Work From Home (WFH) kepada pegawainya.
Kondisi itu, katanya, menjadikan Indonesia memiliki angka kematian tertinggi dari pada rata-rata negara ASEAN. “Kebijakan yang tanggung-tanggung dampaknya seperti sekarang. Pengusaha dan masyarakat juga harus ditegaskan untuk WFH," tegas Mardani.
BACA JUGA: Siap-Siap, Wuhan Akhiri Lockdown Virus Corona Bulan Depan
Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, pemerintah akan lebih kewalahan dengan tradisi di nusantara bila kebijakan lockdown tidak segera ditetapkan. Sebab, dia khawatir penyebaran wabah ini akan semakin tak terkendali dan memakan korban yang lebih besar.
Pria kelahiran Betawi ini mengakui bahwa kebijakan lockdown memang tidak populer, tetapi lebih baik pemerintah menetapkannya sekarang walaupun terlambat, daripada tidak sama sekali.
"Pak Presiden Yang Terhormat. Kita perlu belajar dari negara-negara di Eropa, selain kita punya kekhasan negara kepulauan, jumlah penduduk kita juga terbesar ke-4 di dunia. Kita terus berkejaran dengan waktu. Semoga Indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah ini," tandas Anggota Komisi II DPR itu. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga