jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2020.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP.
BACA JUGA: Kementan Raih WTP untuk ke-5 Kali, Bukti Pengelolaan Anggaran Berjalan dengan Baik
Dalam sambutannya pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2020 dan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) II 2020, serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2020, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/6), presiden juga mengapresiasi kinerja BPK di tengah situasi sulit akibat pandemi.
"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu. Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar dia.
BACA JUGA: Bu YN & MN Biasa Transaksi di Rumah, Langganannya Remaja, Kalau Sepi Dapat Upah Rp100 Ribu
Jokowi berpandangan bahwa WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat.
Opini WTP ini merupakan yang kelima diraih pemerintah pusat berturut-turut sejak 2016. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir.
"Kami ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.
Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan harus terus diwaspadai.
Situasi luar biasa yang dihadapi bangsa harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh semua pihak. Baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemda.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya memerinci opini terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yaitu 2 kementerian dan lembaga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 84 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan satu LKBUN 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian," ujar dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga