jpnn.com, JAKARTA - Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai salah satu unit kerja yang konsisten dalam pembangunan zona integritas (ZI).
"Pembangunan ZI sudah kami lakukan secara intensif sejak tiga tahun lalu. Memang sangat berat. Namun, berkat bimbingan pimpinan serta kerja keras dan kekompakan pegawai di Biro HUKIP, alhamdulillah tahun ini kami lolos dan dianugerahi predikat WBK," ucap Kepala Biro HUKIP Kementerian PAN-RB Herman di Jakarta, Rabu (13/12).
BACA JUGA: 83 Unit Kerja Pelayanan Publik Raih WBK dan WBBM
Herman menambahkan, penghargaan WBK ini penting untuk memotivasi dan menginspirasi team work.
Namun, menurut dia, yang jauh lebih penting adalah pelaksanaannya di lapangan.
BACA JUGA: Menteri Asman Dorong Semua Pemda Punya Mal Pelayanan Publik
Yakni, menjaga integritas dalam keseharian serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.
"Ini momentum yang baik untuk memerangkapkan diri pada kebaikan. Di sisi lain, ini juga entry point bagi kami untuk terus memacu kinerja dan memperkukuh integritas. Harapannya ke depan bukan hanya WBK, tapi kami bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujarnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Curiga Pemerintah Membuat Data Baru
Penyerahan penghargaan bagi unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh WBK dan WBBM ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian PANRB bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "
Ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujar Menpan RB Asman Abnur.
Asman juga mengajak seluruh jajaran kementerian, lembaga dan pemda untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Pemerintah Arif, Kuota 101 Ribu CPNS untuk Honorer K2
Redaktur & Reporter : Ragil