jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) –yang hingga beberapa waktu terakhir terus menyuarakan pentingnya ketahanan pangan lewat swasembada beras– mulai berubah sikap terkait kebijakan membeli beras produksi negara lain tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, secara prinsip presiden tidak menutup kemungkinan dibukanya keran impor beras. Fakta-fakta yang mungkin terjadi di lapangan akan dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan itu.
BACA JUGA: Pertamina Rugi Rp 5,6 M Per Hari, Ini Hitungannya
”Bapak Presiden sudah mengatakan, kalau nantinya perlu, toh dengan cepat kita bisa impor,” ujar Rini setelah menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/5).
Meski demikian, mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut menambahkan bahwa langkah impor itu belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Perusahaan Prancis Siap Melanjutkan Bisnis di Blok Mahakam
Bulog, menurut dia, saat ini terus berusaha mengoptimalkan upaya penyerapan beras dari para petani. ”Mereka (Bulog, Red) masih melihat akan dapat menyerap lagi,” ucapnya.
Rini membeberkan, sampai hari ini posisi stok beras di gudang Bulog sekitar 1,2 juta ton. Jumlah tersebut, menurut dia, sudah cukup baik mengingat panen kali ini yang berbeda dengan sebelumnya. Berbeda dengan tahun lalu yang cenderung serentak, panen tahun ini harus terbagi dalam beberapa sesi karena perubahan cuaca. ”Di Mei dan Juni akan ada terus,” imbuhnya.
BACA JUGA: Otomasi Penggunaan Dana, Pertamina Gandeng Tiga Bank BUMN
Seruan terakhir presiden soal ketahanan pangan disampaikan saat melakukan kunjungan ke Maluku 8 Mei lalu. Saat itu, untuk kali kesekian, Jokowi mengkritik langkah impor beras yang dilakukan Indonesia selama ini.
Terpisah, rencana impor beras oleh pemerintah tersebut disesalkan sejumlah kalangan di dewan. Salah satunya anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawar, yang menganggap kebijakan itu minim terobosan kreatif. Terutama dalam hal pemecahan ketersediaan beras nasional dan efektivitas Bulog dalam menyerap gabah petani.
Rofi’ menyinggung penetapan insentif harga pokok pembelian (HPP) beras terbaru yang dikeluarkan pemerintah awal tahun ini. Dia menilai kebijakan tersebut terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap serapan Bulog pada musim panen kali ini. ”Dan karena serapan Bulog yang jauh dari target, inisiatif keran impor mulai dibuka,” kata dia.
Tahun ini Bulog dibebani target penyerapan gabah petani 2,7 juta ton. ”Berdasar pengamatan kami di lapangan, mungkin dia (Bulog, Red) hanya mampu 20 persennya. Bahkan, dalam beberapa kasus, Bulog malah membeli beras petani dari tengkulak,” imbuh legislator asal PKS tersebut. (dyn/c9/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Citilink Beli Pesawat Baru untuk Perkuat Armada Angkutan Lebaran
Redaktur : Tim Redaksi