jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang rajin melakukan bongkar pasang direksi BUMN dalam beberapa bulan terakhir, dikritik Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron.
"Bongkar pasang direksi BUMN bagi saya agak aneh dengan pengelolaan BUMN. Menempatkan dan mengganti orang kok sangat mudah sekali, dan mekanisme tidak dibangun bagaimana mestinya memilih direksi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya," ujar Herman di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/2).
BACA JUGA: 30 BUMN Integrasikan Data Perpajakan
Politikus asal Jawa Barat ini memberi contoh pada Pertamina yang merupakan mitra kerja komisi VII. Pergeseran di perusahaan pelat merah itu terjadi begitu cepat.
Padahal untuk menata dan membangun sistem dalam sebuah koorporasi, serta mengukur kinerja seseorang memiliki performa yang baik butuh waktu.
BACA JUGA: Bu Rini Tugaskan Konsultan untuk Evaluasi Proyek Konstruksi
"Yang paling penting itu bagaimana menempatkan orang pada posisi yang tepat. Saya lihat Bu Rini, tidak mengerti ada agenda apa di balik dengan sangat mudahnya mencopot dan mengganti diireksi. Contoh terakhir pergeseran di Pertamina, dia juga menghilangkan nomenklatur (direktur) gas. Situasi ini perlu dicermati," tutur dia.
Poltikus Demokrat ini menilai rotasi direksi dari satu BUMN ke BUMN lain hal wajar selama bidang kerjanya sejenis.
BACA JUGA: Bu Rini Angkat Marsudi Syuhud Sebagai Komisaris PT BGR
Hanya saja memasukkan seseorang dari perusahaan swasta ke perusahaan pelat merah, sepeti yang terjadi di PT Antam, itu dirasa bisa mengganggu sistem karir di perusahaan.
"Menurut saya sistem penempatan direksi, pemimpin-pemimpin di perusahaan ini mengabaikan kualifikasi, tidak memberikan jenjang yang leluasa bagi yang berkarir lama. Kalau direksinya dari luar sistem BUMN, ini akan menghambat sistem karir di dalamnya. Kadang tidak cukup waktu mempelajari sudah ada pergantian," jelas Herman.
Karena itu pihaknya meminta pengelolaan BUMN sebagai sumber fiskal negara harus dijaga sebaik mungkin.
"Kalau saya, saya kasihan presiden. Kan presiden mau BUMN menjadi penggerak fiskal negara, penyumbang terhadap APBN, tapi bagaimana kalau direksinya sangat mudah dibongkar pasang tanpa mekanisme yang jelas," tuturnya.
Selama ini, tambahnya, tidak ada mekanisme yang jelas tentang penempatan seseorang sebagai direksi di BUMN, kecuali didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktinya, pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memandatkan pengambilan keputusan kepada menteri BUMN.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rini Tunjuk Dolly Pulungan jadi Wadirut Holding Perkebunan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam