Raker dengan DPR, Bu Menkeu Bicara soal Lesson Learned dari Pandemi Covid-19

Senin, 24 Agustus 2020 – 21:06 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya segera berbenah agar lebih cepat, produktif namun lebih efisien.

Mbak Ani -panggilan akrabnya- menuturkan, ada berbagai lesson learned atau pelajaran yang diperoleh dari pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Menurut Menkeu Sri Mulyani, Indonesia Belum Resesi

"Jadi lesson learned, inovasi di tengah suasana Covid-19 ini maka ICT (information and communication technology) sangat penting. Semua database yang lengkap, akurat, dan update, itu pening sekali," katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (24/8).

Oleh karena itu, kata Mbak Ani, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pendanaan infrastruktur untuk ICT harus diperkuat melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sampai 2024.

BACA JUGA: Sri Mulyani Beber Kendala Penyerapan Anggaran PEN

"Ini kami sudah dapatkan peta jalannya dan kebutuhan anggarannya. Lami akan cadangkan dan prioritaskan dalam lima tahun," ungkap mantan petinggi Bank Dunia itu.

Selain itu, kata Ani, hal lain yang penting ialah penyempurnaan program supaya lebih kompatibel dalam suasana darurat. Sebab, banyak program kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi yang bisa berjalan pada situasi normal, ternyata tak terlaksana pada masa pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Kabar Bahagia dari Sri Mulyani, Banpres Produktif dan Subsidi Gaji Bisa Dicairkan, Guru Honorer Dapat

"Covid-19 ini sesuai instruksi presiden harus jadi momentum terjadinya reformasi atau peta lompatan. Dan ini kami terus dukung melalui APBN baik itu Tahun 2020 maupun 2021 yang tengah dalam pembahasan dengan DPR," tuturnya.

Seperti diketahui, penyerapan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 19 Agustus 2020 baru sebesar Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari total Rp 695,3 triliun yang dianggarkan.

Menurut Mbak Ani, berdasar evaluasi cepat atas PEN, kegiatan yang dirancang simpel dan sudah berjalan bisa diseksekusi secara cepat. Ia mencontohkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang bisa cepat dieksekusi.

"Namun, apabila program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat menantang sehingga eksekusi mungkin membutuhkan waktu," ujanya.(boy/jpnn)

 

 

 

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler