jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pasalnya, penyerapan anggaran PEN per 19 Agustus 2020 baru sebesar Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari total anggaran Rp ,695,3 triliun.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Saya Kira Ini Berita yang Sangat Bagus
Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (24/8), Sri menyatakan bahwa berdasar evaluasi cepat dari PEN, program yang desainnya simpel dan sudah ada, bisa dieksekusi cepat.
Ia mencontohkan seperti bantuan sosial program keluarga harapan atau bansos PKH, kartu sembako, bisa cepat dieksekusi.
BACA JUGA: Sri Mulyani Ajak Masyarakat Makan di Warteg, Rocky Gerung Komentar Begini
"Namun, apabila program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat menantang sehingga eksekusi mungkin membutuhkan waktu," ujar Sri.
Mantan petinggi Bank Dunia yang karib disapa Ani itu menjelaskan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan kementerian/lembaga agar dalam mendesain program harus sesimpel mungkin.
BACA JUGA: Pengakuan Pengedar Sabu-sabu, Mungkin Membuat Anda Kaget
"Namun, tetap akuntabel," tegas Ani.
Dia pun mengungkap program baru biasanya terkendala persoalan data. Baik data yang belum tersedia. Maupun data yang sudah tersedia, tetapi belum di-update.
"Terutama ketepatan nama, alamat, dan kalau ada hubungan dengan transfer nomor account dari tujuan tersebut yang tidak selalu tersedia," jelasnya.
Selain itu, Ani menegaskan, infrastrukturnya juga sering harus menggunakan sistem perbankan.
Karena itu, katanya, hal ini harus terus dipahami oleh sektor keuangan dalam hal ini perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.
"Terutama untuk fasilitas penundaan pembayaran cicilan," kata Ani.
Ia menjelaskan pemerintah juga terus melakukan perbaikan untuk membantu seluruh kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mempercepat penggunaan PEN, maupun belanja K/L itu sendiri.
"Dengan mendukung dan membantu perubahan DIPA (daftar isian perencanaan anggaran) apabila dibutuhkan," ungkap Ani.
Lebih jauh Ani menjelaskan strategi percepatan penyerapan anggaran di Kuartal III-2020, menjadi kunci agar bisa mengurangi kontraksi ekonomi.
Bahkan, katanya, diharapkan bisa menghindari dari technical recession, yakni kondisi dua kuartal negatif berturut-turut.
Menurut Ani, kontraksi yang terjadi di Kuartal II-2020, sebesar -5,32 persen bila dilihat dari sisi konsumsi dan investasi, memang cukup menantang.
Dia menegaskan untuk memulihkannya dibutuhkan kerja all out semua pihak.
"Pemerintah menggunakan seluruh instrumen dalam rangka mengembalikan, terutama akselerasi konsumsi, maupun sisi investasi dan ekspor," katanya.
Ani mengatakan akselerasi dari program yang sudah ada sekarang ini terus dilakukan percepatan. Karena banyak program yang sampai Desember, seperti bansos, pencairan anggarannya harus dilakukan per bulan.
"Untuk berbagai belanja pemerintah, baik belanja pegawai di mana gaji 13 sudah terealisir meski sedikit karena tidak termasuk tukin (tunjangan kinerja)," paparnya.
Dia menambahkan belanja barang pemerintah adalah hal paling menantang. Sebab, banyak belanja barang K/L seperti perjalanan dinas dan even-even, sekarang tidak bisa dilaksanakan melalui kegiatan karena adanya work from home atau WFH.
Sementara, belanja modal terus dilakukan akselerasi terutama untuk kementerian yang anggarannya besar seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dia menegaskan pemerintah juga bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.
Kerja sama itu bertujuan agar pengadaan barang dan jasa dilakukan relaksasi dan flexibilitas.
"Namun tetap dari sisi akuntabilitas tetap bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Ani.
Pemerintah, katanya, juga sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai berbagai kemungkinan audit dari seluruh program yang luar biasa sangat menantang itu.
Lebih lanjut Ani mengatakan untuk konsumsi masyarakat, bansos diharapkan bisa meningkatkan daya beli rakyat.
Selain itu, kata Ani, untuk masyarakat menengah diharaplan bisa memulihkan kegiatan konsumsinya. Ini juga sangat bergantung pada kepercayaan akan adanya penanganan Covid-19 yang tidak menular secara sangat cepat. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy